Jokowi Sebut 12,7 Juta Hektar Lahan Bisa Jadi Koperasi atau Pesantren

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk pemerataan ekonomi. Salah satunya dengan redistribusi lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuannya untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terdapat 12,7 juta hektar lahan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin melalui program redistribusi aset.

"Sekarang ini telah kita kumpulkan ada 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta lahan yang nantinya akan bisa kita bagikan," kata Jokowi saat membuka peresmian Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Jokowi menegaskan, 12,7 juta hektar lahan hutan ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sebagai lahan koperasi, maupun lahan pesantren.

"Tapi redistribusi aset dan reforma agraria ini ini bukan bagi-bagi lahan. Saya enggak mau kita hanya bagi-bagi kemudian tanah itu dijual lagi, ini sebuah skema yang harus dibicarakan secara detail. Pemerintah tidak ada masalah," jelasnya.

Mengenai skemanya, kata Jokowi, sampai saat ini masih dicarikan formulasi oleh pemerintah. Bahkan, dia juga berharap pada KEU 2017 juga dibahas secara mendetail. Setidaknya, redistribusi aset ini harus dimanfaatkan untuk sektor yang produktif.

"Misalnya ada sebuah koperasi, pondok pesantren minta konsesi 20 ribu hektar atau 10 hektar, kami akan siapkan tapi untuk apa, kita juga harus tahu produktif atau tidak tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar. Atau malah diperjualbelikan. Oleh karena itu ini skema untuk produktif sehingga bisa memperkecil ketimpangan dan ketimpangan," tambahnya.

"Saya ingin kongres mengenai redistribusi aset ini diperdalam dibahas secara detail sehingga kami mendapatkan masukan yang detail yang konkrit yang riil dan segara redistribusi aset ini bisa kita lakukan dan kita putuskan untuk diberikan kepada umat, koperasi dan pondok. Dan kita harapkan itu bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, dalam mengatasi ketimpangan juga bisa dilakukan dengan program kemitraan. Di mana, para pelaku usaha besar bisa menggandeng pelaku UMKM dengan skema yang saling menuntungkan.

"Saya sudah mengutus beberapa menteri untuk bicara dengan yang besar-besar agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, kecil, menengah, dalam sebuah kemitraan yang win-win, yang saling untung. Ini akan saya paksakan. Bukan saya ajak lagi," tukasnya. (ang/ang)