Marak Proyek Infrastruktur, Ketimpangan Ekonomi RI Turun

Jakarta - Rasio gini Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016. Artinya, kesenjangan ekonomi antara kelas atas dengan kelas menengah dan bawah di Indonesia berkurang.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan peningkatan daya beli 40 persen masyarakat yang tergolong tingkat kesejahteraan terbawah terdongkrak oleh banyaknya proyek infrastruktur dalam 2 tahun terakhir.

Mereka adalah para pekerja yang terlibat di proyek-proyek infrastruktur. Pertumbuhan pendapatan kelompok ini dalam 2 tahun terakhir lebih tinggi dibanding kelompok di atasnya. Inilah yang membuat kesenjangan berkurang.

Demikian disampaikan oleh Darmin dalam Sosialisasi Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

"Kenapa tahun 2016 tiba-tiba gini rasio langsung turun? Siapa itu? 40 persen terbawah yang pertumbuhan konsumsi lebih tinggi daripada 20 persen teratas. Dugaan saya karena kita bangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Pelabuhan laut udara, kereta api, semuanya. Pembangunan awal siapa yang bekerja? Pasti buruh," lanjut Darmin.

Baca juga: Darmin: Kita Berhasil Belokkan Ekonomi RI dari Arah Perlambatan

Tetapi penurunan rasio gini tidak akan berkelanjutan. Begitu proyek infrastruktur selesai, yang akan lebih menikmati pertumbuhan ekonomi adalah pengelola infrastruktur.

"Pertanyaannya kalau sudah selesai infrastrukturnya, siapa yang untung? Siapa yang akan mendapat kenaikan penghasilan lebih banyak? (Masyarakat) Yang bawah atau yang atas? Prediksinya adalah yang atas. Artinya bisa enggak meneruskan penurunan gini rasio?" tukas Darmin.

Kalau ketimpangan terus melebar lagi, tentu dampaknya buruk, bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak persatuan di tengah masyarakat. Maka pemerintah berupaya menciptakan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sementara saja.

Caranya dengan mengembangkan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya industri padat karya, infrastruktur, pariwisata, dan sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan redistribusi lahan pertanian dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kalau kebijakan-kebijakan ini dikombinasi, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bahkan transformasi ekonomi yang berkualitas," tutupnya. (mca/hns)