Follow detikFinance
Kamis 04 May 2017, 19:30 WIB

Tanggapi Cak Imin, Ini Penjelasan Susi Soal Larangan Cantrang

Michael Agustinus - detikFinance
Tanggapi Cak Imin, Ini Penjelasan Susi Soal Larangan Cantrang Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi sindiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut sejumlah kebijakan Susi menyusahkan kehidupan nelayan.

Sindiran Cak Imin itu salah satunya tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Cak Imin juga menuding Susi tak mengajak nelayan berdialog soal larangan alat tangkap cantrang.

Susi membantah tudingan bahwa dirinya tak pernah berdialog dan mensosialisasikan pelarangan cantrang ke nelayan. Susi menerangkan, sosialisasi sudah dilakukan bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

[Gambas:Video 20detik]


Misalnya pada 24 April 2009, Dirjen Perikanan Tangkap berdialog dengan para nelayan di Pati, Rembang, Batang, Tegal. Kemudian pada 2015, sejumlah pertemuan dengan nelayan telah dilakukan di tanggal 24 Februari 2015, 6 Maret 2015, 18 Maret 2015, 6 April 2015, 17 April 2015, dan 3 Juli 2015. Juga pada 4 Januari 2017 dan 31 Maret 2017.

"Beliau (Cak Imin) bicara bahwa kita belum melakukan diskusi atau sosialisasi dengan nelayan. Saya ingin highlight, kita sudah lakukan beberapa pertemuan dan sosialisasi," kata Susi dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Aturan pelarangan cantrang juga bukan kebijakan baru. Sejak 1980, sebenarnya cantrang sudah dilarang. Tapi baru di era Susi kebijakan ini benar-benar berjalan.

"Sebelum 2014 saja sudah disosialisasikan," ujarnya.

Pelarangan cantrang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340 Tahun 1997, Keputusan Menteri KP Nomor 06 Tahun 2010, Peraturan Menteri KP Nomor 08 Tahun 2011, hingga Peraturan Menteri KP Nomor 02 Tahun 2015.

Susi menambahkan, penggunaan cantrang menciptakan banyak konflik horizontal antar nelayan. Konflik-konflik akibat cantrang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Misalnya pada 1995, terjadi bentrok di Lamongan, Probolinggo, dan Pasuruan.

Nelayan yang mengunakan alat tangkap selain cantrang dan nelayan cantrang terlibat konflik. Nelayan yang tidak menggunakan cantrang meminta pemerintah melakukan penertiban.

Contoh kejadian lainnya adalah di Tanjung Balai pada 6 Januari 2012, Bagan Asahan pada 8 Desember 2011, dan Cilincing pada 10 Juli 2014.

"Sudah banyak konflik di lapangan. Makanya kita lakukan penegakan hukum," tukasnya.

Cantrang juga tak membuat nelayan untung. Buktinya, penghasilan nelayan yang menggunakan pancing dan alat tangkap lainnya lebih tinggi. Nelayan dengan rata-rata pendapatan tertinggi, yakni di daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), memakai pancing.

"Hasil cantrang banyak ikan rucah dengan nilai jual rendah sehingga nelayan tidak mendapat keuntungan. Apabila mengubah ke hasil tangkapan lainnya maka harga jual tinggi lebih memungkinkan," tutur Susi.

Pemerintah juga tak semata-mata melarang cantrang tanpa memberi alat tangkap pengganti ke nelayan. Pada tahun 2017 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membagikan alat tangkap pengganti ke 14.367 nelayan.

"Kapal di bawah 10 GT kita beri alat tangkap pengganti. Pemerintah juga menyediakan alternatif untuk pelarangan cantrang. Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk alat pengganti. Usulan yang masuk ke kita ada 14.000 unit. Sedangkan kapal di atas 10 GT kita berikan asistensi ke perbankan. Yang kita perlukan sekarang mengawal proses transisi sampai akhir 2017," ucapnya.

Susi meminta kebijakan pelarangan cantrang yang dilakukan demi para nelayan ini tidak dipolitisasi untuk kepentingan jangka pendek. Jangan ada politikus yang mengorbankan kepentingan bangsa demi kekuasaan.

"Kita ini sedang reform kelautan dan perikanan. Saya mohon politikus untuk tidak mempolitisasi. Ini urusan kedaulatan pangan dan kekayaan alam kita. Kalau ini berantakan hanya karena politisasi, kasihan masyarakat," tutupnya. (mca/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed