Follow detikFinance
Senin 15 May 2017, 10:06 WIB

Sanksi Bagi Penunggak Pajak: Dicekal Hingga Penjara

Hendra Kusuma - detikFinance
Sanksi Bagi Penunggak Pajak: Dicekal Hingga Penjara Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menyiapkan sanksi bagi para wajib pajak (WP) yang tidak kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji mengatakan, sanksi yang akan diterima WP baik orang pribadi maupun badan mulai dari pencekalan hingga penyanderaan (gijzeling) di penjara.

Menurut Angin, pemeriksaan dan penindakan dilakukan kepada para WP orang pribadi (OP) dan badan yang memang belum baik dan benar melaporkan kewajibannya.

"Kita akan kejar terus, baik yang sudah ikut tax amnesty maupun yang tidak. Memang penindakan tegas harus tetap dilakukan. Bahkan sampai kapan dan kemanapun akan saya kejar," kata Angin saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (15/5/2017).



Penindakan dan pemeriksaan, lanjut Angin, telah mulai berjalan dengan modal data para WP yang sudah dikantongi Ditjen Pajak. Nantinya, pemeriksaan dan penindakan dilakukan sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan.

Dikatakan Angin, untuk pemeriksaan dan penindakan dilakukan jika seluruh data Ditjen Pajak sudah valid baru melakukan pemanggilan terhadap WP yang dianggap catatan pajaknya tidak sesuai dengan kewajibannya. Lalu, pemeriksaan dan penindakan terhadap WP yang sebelum melakukan gugatan terhadap data pajaknya namun kalah di pengadilan.



Jika WP yang saat diperiksa lalu melakukan gugatan dan hasilnya kalah di pengadilan, Ditjen Pajak akan melakukan penagihan dengan memberikan surat teguran dengan tempo 30 hari setelah keputusan inkrah.

"Surat teguran itu kalau enggak di respon dalam 21 hari akan keluar surat paksa, begitu tidak direspon kita bisa melaksanakan pemblokiran, penyanderaan, kawan kita yang sudah inkrah dan tidak punya itikad melunasi maka dicekal enggak bisa keluar negeri, kalau tetap tidak bayar kita usulkan di gijzeling, nah kalau sudah di gijzeling dia baru bayar," jelasnya.



Angin melanjutkan, jika dalam masa penyandaraan atau gijzeling tidak mau membayar kewajibannya, maka penyanderaan akan dipindahkan ke jeruji besi di Nusa Kambangan, Cilacap.

"Proses itu harus jalan, artinya WP ini seharusnya ada perintah baru bayar, karena gijzeling kita dibantu oleh bareskrim, bahkan intel. Yang perlu diingat, kalau yang masuk di gijzeling 6 bulan bukan berarti lunas, saya tetap cari yang lain," tukasnya. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed