Follow detikFinance
Selasa, 16 Mei 2017 14:54 WIB

UMKM Sulit Dapat Modal Usaha, Ini Solusi BI

Agus Setyadi - detikFinance
Foto: Agus Setyadi/detikcom Foto: Agus Setyadi/detikcom
Banda Aceh - Persoalan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya untuk produksi.

"Suatu usaha tidak akan mencapai keberhasilan yang optimal apabila tidak didukung oleh struktur permodalan yang kuat," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Ahmad Farid saat memberi sambutan dalam kegiatan Business Matching Industri Hilir Kopi yang digelar di Kantor BI Banda Aceh, Aceh, Selasa (16/5/2017).

Kegiatan yang digelar Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini dibuka oleh Deputi Akses Permodalan Bekraf, Fadjar Hutomo. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Ika Tejaningrum dan Kepala Perwakilan BI Aceh Ahmad Farid. Selain itu, juga ada Barista Kopi, Evanni Jesslyn.

Menurut Ahmad, untuk mengatasi masalah permodalan, pelaku usaha sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun, tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukaan yang baik.

"Sehingga tidak mudah bagi perbankan untuk melakukan assessment risiko dan kelayakan pemberian kredit," jelas Ahmad.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi di Aceh yaitu masyarakat Tanah Rencong enggan mengambil kredit dari perbankan konvensional. Mereka menganggap hal itu riba atau dosa sehingga tidak mau meminjam uang di bank.

Hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi perbankan syariah khususnya di Aceh untuk melakukan ekspansi usaha. Berdasarkan data perbankan terkini yang ada di bank Indonesia, kata Ahmad, pasca konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016 silam, turut mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah.

"Pangsa pasar perbankan syariah di Aceh yang semula 10,64 persen pada Maret 2016 menjadi 43,40 persen di Maret 2017," ungkap Ahmad.

"Kami harapkan perbankan syariah di Aceh dapat ikut serta mengembangkan UMKM," lanjutnya.

Saat ini, 87,82 persen total kredit yang ada di Perbankan Syariah Aceh masih terkonsentrasi untuk kredit konsumsi. Ke depan, perbankan syariah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit modal kerja ke pelaku usaha kecil melalui skema KUR atau kredit UMKM.

Menurut Ahmad Farid, untuk mendukung tujuan pemerintah dalam memberdayakan sektor riil khusus UMKM, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan BI No.17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank umum wajib mencapai rasio kredit UMKM dari total kredit yang disalurkan minimal sebesar 20 persen.

"Hal ini dicapai secara bertahap sampai 2018. Khusus untuk Aceh, total kredit UMKM yang telah disalurkan oleh perbankan per Maret 2017 telah mencapai 31,43 persen. Namun kami harapkan angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun," ungkapnya.

Bank Indonesia saat ini juga sudah mengembangkan sistem administrasi pencatatan keuangan (Siapik). Dengan adanya aplikasi tersebut, pelaku UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan permodalan oleh perbankan. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat digunakan pelaku UMKM.

"Aplikasi Siapik memudahkan pelaku usaha UMKM untuk dapat membuat pencatatan keuangan/pembukuan sederhana," kata Ahmad. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed