.webp)
Menurut Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, ada dua faktor yang membuat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (JKT-BDG) berjalan lambat. Pertama, soal pembebasan lahan
Menurut Budi, biasanya pembebasan lahan digarap pemerintah, sedangkan investor yang menggarap konstruksi fisik. Model seperti ini juga menjadi kelaziman internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi yang namanya di China, tanah itu diselesaikan oleh pemerintah dengan waktu yang pasti, dia sudah selesai," ujar Budi Karya, usai mengecek proyek LRT Palembang, Rabu (24/5/2017).
Tapi, karena proyek kereta cepat tak ada campur tangan pemerintah alias business to business, maka pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Alhasil, mau tidak mau, harus menunggu kontraktor menyelesaikan pembebasan tanah.
Kedua, kondisi tanah di kawasan Cisomang rentan bergeser. Oleh sebab itu, harus hati-hati dalam menggarap lahan kereta cepat di kawasan itu.
"Kita tahu tanah yang di Somang (Cisomang) itu agak goyang kan. Jadi kita harus lakukan hati-hati, kita harus menghitung bagaimana struktur yang di sana itu memang bisa dipertanggungjawabkan," tutur Budi Karya.
Meski menghadapi dua tantangan itu, Budi Karya optimistis proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai konstruksi tahun ini.
"Tahun ini kita harapkan mereka sudah mulai konstruksi," pungkas Budi. (hns/wdl)
