Terkait hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah ingin semua pembangunan infrastruktur dipercepat, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejauh ini sudah menyelesaikan pembebasan lahan di sejumlah lokasi. Pinjaman dari China juga sudah dicairkan untuk tahap pertama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur diharapkan dipercepat. Kereta cepat kemarin di China sudah tanda tangan, ada suatu percepatan. Itu salah satu harapan Pak Presiden dan kita laksanakan," kata Budi saat ditemui di Pelabuhan Merak, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
Ada dua faktor yang membuat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (JKT-BDG) berjalan lambat. Pertama, soal pembebasan lahan. Biasanya pembebasan lahan digarap pemerintah, sedangkan investor yang menggarap konstruksi fisik. Model seperti ini juga menjadi kelaziman internasional.
Tapi, karena proyek kereta cepat tak ada campur tangan pemerintah alias business to business, maka pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Alhasil, mau tidak mau, harus menunggu kontraktor menyelesaikan pembebasan tanah.
Kedua, kondisi tanah di kawasan Cisomang rentan bergeser. Oleh sebab itu, harus hati-hati dalam menggarap lahan kereta cepat di kawasan itu. (mca/hns)











































