Pemerintah Pilih Lebarkan Jalur Puncak I Daripada Lanjutkan Puncak II

Jakarta - Besarnya biaya konstruksi dan pengadaan tanah di jalur puncak II membuat pemerintah sementara waktu memutuskan tidak melanjutkan proyek ini. Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di jalur menuju puncak ini akan digantikan dengan solusi alternatif, yakni pelebaran jalur puncak I.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, saat ini pemerintah akan mengalihkan fokus terhadap pelabaran jalur yang sudah eksisting tersebut lantaran lebih masuk akal dengan kondisi pendanaan pemerintah saat ini.

"Kita fokus di puncak I dulu. Kita akan lebarkan dulu itu, karena itu responsnya lebih cepat. Kalau yang puncak II harus kita lihat dulu, dengan siapa sih pemanfaat utamanya. Kemudian juga bagaimana kontribusi dari para pengembang di sana," kata Arie kepada detikFinance, Senin (29/5/2017).

Bahkan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian PUPR berencana mengajukan dana APBN-P tahun 2017 untuk pelabaran jalur puncak I sehingga pekerjaan bisa dilakukan pada tahun ini. Pasalnya, mengenai rancangan dan desain pelebaran jalur puncak I menurutnya telah matang disusun.

"Puncak I diprioritaskan. Tahun depan akan langsung dikerjakan. Kalau sekarang ada APBN-P pun akan kita lakukan itu. Itu (Jalur Puncak I) progres desain dan lainnya sudah disiapkan. Tinggal pendanaannya saja. Hanya di beberapa tempat saja yang minor," ungkap dia.

Foto: Hasan Alhabshy

Sedangkan rencana kelanjutan pengerjaan proyek jalur puncak II sendiri kata dia akan dikaji terus oleh pemerintah melihat situasi dan kondisi yang ada.

"Jadi kita lihat mana yang memberikan respons paling cepat dengan pendanaan yang ada. Ternyata setelah dikaji lagi, melebarkan puncak I ini akan memberikan respons yang lebih cepat dibanding puncak II," pungkasnya.

Baca juga: Mengintip Kondisi Terkini Jalur Puncak II yang Mangkrak

(ang/ang)