Jokowi Marah Soal Kereta Cepat, Ini Tanggapan Rini Soemarno

Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini meluapkan amarahnya lantaran proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum juga nampak fisik pembangunannya pasca groubreaking di awal 2016.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan fisik pada proyek kereta cepat tersebut bisa dilakukan usai diselesaikannya pengaturan RTRW di tingkat provinsi.

Baca juga: Bikin Emosi Jokowi, Begini Perkembangan Proyek Kereta Cepat

Rini meluruskan, ucapan Jokowi mengenai belum ada bangunan fisik yang dimaksud seperti yang dilakukan pada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

"Maksudnya itu belum ada fisik seperti LRT, tapi kita sudah ada land clearing, karena kita kan waktu itu menunggu sampai RTRW nasional sudah selesai, setelah RTRW nasional selesai kita memproses di Provinsi Jawa Barat sama DKI, nah sekarang sedang di proses," kata Rini di Komplek Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (29/5/2017).

Baca juga: Lahan Baru Bebas 58%, Konstruksi Kereta Cepat Terhambat

Rini memastikan, aturan mengenai RTRW nasional sudah diterbitkan beberapa bulan yang lalu, hanya saja proses selanjutnya menunggu penyelesaian penetapan RTRW di tingkat provinsi.

"RTRW nasional sudah terbit sebulan yang lalu, sekarang sedang proses di Provinsi, di provinsi pun harus diselesaikan Jabar, soal jalurnya," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Marah Soal Kereta Cepat, Ini Respons KCIC

Jika sudah ditetapkan di tingkat provinsi, lanjut Rini, pembangunan fisik dan pencairan dana pinjaman tahan I yang sebesar US$ 1 miliar atau sekira Rp 13 triliun juga dapat dicairkan oleh China Development Bank (CDB).

"Insya Allah sebentar lagi. Sudah menandatangani pinjaman sudah selesai, lho kita kalau RTRW di provinsi sudah di sesuaikan, langsung bisa mulai bangun, kalau sudah mulai bangun cair," tukasnya.

Baca juga: Pinjaman China untuk Kereta Cepat Belum Cair

(dna/dna)