85 % Anggaran Kementan untuk Kepentingan Petani

Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan yang pro kepada petani. Keberpihakan pemerintah terhadap petani direfleksikan dalam pagu Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun anggaran 2018 mendatang.

Berdasarkan rilis resmi Kementan yang diterima, Senin (12/6/2017), dari total alokasi anggaran Kementan sebesar Rp 22,65 triliun, sebanyak 85 persen atau senilai Rp 19,3 triliun akan digunakan untuk belanja sarana dan prasarana (sarpras) petani. Alokasi anggaran Kementan untuk belanja sarpras petani memang terus meningkat secara signifikan.

Pada 2017 ini, alokasi untuk sarpras petani capai Rp 16,6 triliun, jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya senilai Rp 5,4 triliun atau 35% dari total anggaran Kementan saat itu.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebutkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementan telah melakukan refocusing anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran Kementan lebih banyak digunakan untuk belanja operasional yang meliputi perjalanan dinas, rapat, dan rehab gedung.

"(Saat ini) anggaran Kementan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan kepada petani, berupa alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta asuransi pertanian," jelas Amran.

Berbanding terbalik dengan alokasi belanja sarpras petani, anggaran belanja operasional Kementan memang terus turun. Jika pada anggaran 2014 belanja operasional capai 48% dari total anggaran Kementan, maka pada 2018 mendatang, belanja operasional hanya sebesar 3 persen dari total anggaran atau senilai Rp 679 miliar.

Amran mengungkapkan, peningkatan alokasi belanja sarpras petani sebagai wujud komitmen pemerintah dalam tingkatkan kesejahteraan petani. Amran juga percaya, refocusing anggaran ini juga akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras, bawang, dan cabai. Indonesia juga diharapkan dapat swasembada jagung paling lambat pada tahun depan," pungkasnya. (ega/hns)