Senin, 19 Jun 2017 20:00 WIB
Beras RI Harganya Mahal dari Negara Tetangga, Ini Saran KEIN
Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Meski memiliki lahan luas nan subur, produksi beras di Indonesia relatif kurang efisien. Hal ini berimbas pada harga beras di dalam negeri yang lebih mahal ketimbang negara-negara ASEAN lain sesama produsen beras.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan harus diakui faktor sempitnya kepemilikan lahan menjadi penyebab paling dominan dalam mahalnya beras di Indonesia.
"Kalau bicara pangan tidak lepas dari tanah. Hasil sensus di 2013, kepemilikan tanah pertani di Indonesia hanya 0,2 hektar per keluarga petani. Di Thailand satu keluarga petani rata-rata 3 hektar. Biaya produksi jadi lebih mahal," kata Arif saat 'Diskusi Pangan dan Agraria era Jokowi' di Resto Komando, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Menurutnya, dua program pemerintah yakni reformasi agraria dan legalisasi atau sertifikasi lahan bagi petani gurem, jadi solusi terbaik mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan saat ini.
"Atas dasar itu reformasi agraria jadi penting untuk dipakai petani. Tanah-tanah yang tidak terpakai, terlantar, HGU yang sudah habis, dan hutan yang sesuai dengan tanaman pangan untuk bisa digunakan sebagai usaha petani," terang Arif.
Kemudian yang tak kalah penting, yakni legalisasi atau sertifikasi lahan ke petani-petani, sehingga bukti kepemilikan tanah tersebut bisa dipakai sebagai agunan ke bank untuk tambahan modal petani.
"Kedua legalisasi aset tanah yang selama ini masih lambat. Ini kan harus dipercepat, karena dengan adanya sertifikasi, lebih banyak kredit yang bisa disalurkan ke petani dan pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi.
Diungkapkannya, Indonesia sendiri sebenarnya sudah tertinggal ketimbang negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu dan sukses melakukan redistribusi serta legalisasi tanah untuk petani.
"Di Myanmar malah sudah melakukan mapping dan distribusi tanah yang sudah dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan pembiayaan dilakukan bank ke petani. Vietnam sudah lama melakukannya, Filipina juga baru melakukannya tahun lalu," ungkap Arif.
Data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) merilis, harga beras di Indonesia dengan harga beras rata-rata internasional pada 2016 lalu, harga beras dalam negeri berada di level US$ 1/kg, kemudian harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4/kg.
Sebagai pembanding, harga beras di sejumlah ngara ASEAN penghasil rata-rata per kg di Kamboja yakni US$ 0,42/kg. Harga beras dari negara lainnya Thailand yakni US$ 0,33/kg, dan kemudian Vietnam US$ 0,31/kg. Harga beras di Myanmar bahkan mencapai US$ 0,28/kg.
Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras di dunia seperti India juga memiliki harga beras yang lebih murah yakni US$ 0,48/kg, Bangladesh US$ 0,46/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$ 0,50/kg.
Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia dengan produksi gabah sebesar 70 juta ton, dengan konversi menjadi beras sekitar 39 juta ton beras, dengan kebutuhan rata-rata beras per bulan 2,67 juta ton. (idr/wdl)
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan harus diakui faktor sempitnya kepemilikan lahan menjadi penyebab paling dominan dalam mahalnya beras di Indonesia.
"Kalau bicara pangan tidak lepas dari tanah. Hasil sensus di 2013, kepemilikan tanah pertani di Indonesia hanya 0,2 hektar per keluarga petani. Di Thailand satu keluarga petani rata-rata 3 hektar. Biaya produksi jadi lebih mahal," kata Arif saat 'Diskusi Pangan dan Agraria era Jokowi' di Resto Komando, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Menurutnya, dua program pemerintah yakni reformasi agraria dan legalisasi atau sertifikasi lahan bagi petani gurem, jadi solusi terbaik mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan saat ini.
"Atas dasar itu reformasi agraria jadi penting untuk dipakai petani. Tanah-tanah yang tidak terpakai, terlantar, HGU yang sudah habis, dan hutan yang sesuai dengan tanaman pangan untuk bisa digunakan sebagai usaha petani," terang Arif.
Kemudian yang tak kalah penting, yakni legalisasi atau sertifikasi lahan ke petani-petani, sehingga bukti kepemilikan tanah tersebut bisa dipakai sebagai agunan ke bank untuk tambahan modal petani.
"Kedua legalisasi aset tanah yang selama ini masih lambat. Ini kan harus dipercepat, karena dengan adanya sertifikasi, lebih banyak kredit yang bisa disalurkan ke petani dan pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi.
Diungkapkannya, Indonesia sendiri sebenarnya sudah tertinggal ketimbang negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu dan sukses melakukan redistribusi serta legalisasi tanah untuk petani.
"Di Myanmar malah sudah melakukan mapping dan distribusi tanah yang sudah dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan pembiayaan dilakukan bank ke petani. Vietnam sudah lama melakukannya, Filipina juga baru melakukannya tahun lalu," ungkap Arif.
Data Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) merilis, harga beras di Indonesia dengan harga beras rata-rata internasional pada 2016 lalu, harga beras dalam negeri berada di level US$ 1/kg, kemudian harga beras internasional hanya sekitar US$ 0,4/kg.
Sebagai pembanding, harga beras di sejumlah ngara ASEAN penghasil rata-rata per kg di Kamboja yakni US$ 0,42/kg. Harga beras dari negara lainnya Thailand yakni US$ 0,33/kg, dan kemudian Vietnam US$ 0,31/kg. Harga beras di Myanmar bahkan mencapai US$ 0,28/kg.
Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras di dunia seperti India juga memiliki harga beras yang lebih murah yakni US$ 0,48/kg, Bangladesh US$ 0,46/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$ 0,50/kg.
Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia dengan produksi gabah sebesar 70 juta ton, dengan konversi menjadi beras sekitar 39 juta ton beras, dengan kebutuhan rata-rata beras per bulan 2,67 juta ton. (idr/wdl)
