Senin 19 Jun 2017, 22:15 WIB
Pasca Pajak Google, Ini Kata Sri Mulyani Soal Facebook dan Twitter
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Setelah pembahasan yang panjang dan alot, Google Asia Pacific Pte Ltd akhirnya melunasi pajaknya di Indonesia. Lantas, setelah Google membayar pajak, bagaimana dengan Facebook dan Twitter?
"Prinsipnya kalau mereka ada operasi di sini dan mendapatkan penerimaan, dia jadi subjek pajak," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Untuk menetapkan perusahaan IT sebagai wajib pajak baru, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan harus aturan baru yaitu yang berasal dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
"Kalau nanti policy dari Menkoimfo dan mereka harus menjadi subyek pajak di Indonesia maka harus jadi BUT (Bentuk Usaha Tetap)," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, subjek apapun yang memiliki objek di Indonesia diwajibkan membayar pajak, baik WP dalam negeri maupun luar negeri.
"Kami harus bisa buktikan kalau mereka punya kehadiran secara fisik, aktif doing bussines di Indonesia. Prinsipnya begitu. Terkait perusahaan-perusahaan itu kami tentunya terus melakukan penelitian pengawasan terhadap sumber-sumber penghasilan kami," tegas Awan.
(hns/hns)
"Prinsipnya kalau mereka ada operasi di sini dan mendapatkan penerimaan, dia jadi subjek pajak," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Untuk menetapkan perusahaan IT sebagai wajib pajak baru, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan harus aturan baru yaitu yang berasal dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
"Kalau nanti policy dari Menkoimfo dan mereka harus menjadi subyek pajak di Indonesia maka harus jadi BUT (Bentuk Usaha Tetap)," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Google Akhirnya Bayar Pajak, Berapa? |
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, subjek apapun yang memiliki objek di Indonesia diwajibkan membayar pajak, baik WP dalam negeri maupun luar negeri.
"Kami harus bisa buktikan kalau mereka punya kehadiran secara fisik, aktif doing bussines di Indonesia. Prinsipnya begitu. Terkait perusahaan-perusahaan itu kami tentunya terus melakukan penelitian pengawasan terhadap sumber-sumber penghasilan kami," tegas Awan.
Harga Beras RI Lebih Mahal Daripada Internasional, Ini Kata Mendag
Menhub Ingin Tak Ada Lagi Mudik Pakai Motor
Instruksi Jokowi: Tarif Listrik Tidak Naik, Kalau Bisa Turun
Punya Kulkas Sampai Laptop Kok Listriknya Disubsidi
Daging Kerbau India di Malaysia Lebih Murah dari RI, Kok Bisa?
Fatwa MUI: Curi Listrik Haram!
Dituding Sebar Data Bohong, Susi: Rugi Gaji Tidak Naik
Target Jokowi di 2017: Cabut Subsidi Listrik 19 Juta Pelanggan Mampu
Pak Menhub, ke Mana Saat Mudik?
Penyebab Mahalnya Beras RI: Pedagang Ambil Untung Kebanyakan