RI Ingin Lebih Banyak Investor Asing Masuk Garap Infrastruktur

Jakarta - Pemerintah akan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk asing. Tujuannya, membuka peluang investasi asing lebih banyak mengalir ke Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini pemerintah telah membuka kesempatan bagi investasi asing. Namun, aturan batasan kepemilikan saham membuat investor asing kurang luwes menjalankan bisnisnya di Indonesia.

"Jadi, itu memang di berbagai sektor (revisi DNI). Bahkan di infrastruktur juga masih banyak. Perhubungan, yang boleh masuk asing, tapi maksimal 49% atau ada yang 65% atau 67% maksimal. Buat investor asing, hal seperti itu enggak terlalu nyaman karena dia harus mencari partner. Cari partner itu juga enggak mudah. Partner itu kan juga harus sediakan uang sebagai saham," kata Darmin saat ditemui di rumah dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (26/6/2017).

Baca juga: Jokowi Bakal Revisi DNI, Beberapa Sektor Dibuka Lebar untuk Asing

Sektor infrastruktur berpeluang dibuka lebih lebar lagi untuk investasi asing. Tapi, menurut Darmin, rencana ini masih perlu dibahas dengan kementerian terkait maupun para pengusaha di Indonesia.

Sehingga, kebijakan membuka peluang investasi asing di infrastruktur tidak merugikan Indonesia.

"Kalau yang tertutup 100% sebenarnya kita sudah enggak banyak. Yang masih ada itu adalah, boleh, tapi hanya 60% atau bahkan hanya 49%. Tapi itu buat orang asing belum terbuka. Jadi itu akan dilihat dulu, karena kita harus duduk dengan menteri-menterinya. Nanti yang bisa lebih dari 70% asing masuk, pasti diskusinya harus ada," pungkasnya.

Baca juga: BKPM Buka Peluang Asing Investasi Bangun Bandara Hingga Pelabuhan

(hns/hns)