Follow detikFinance
Selasa 04 Jul 2017, 18:43 WIB

Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR

Hendra Kusuma - detikFinance
Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR Foto: Setpres Abror Rizky
Jakarta - Komitmen Indonesia dalam ikut serta menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) masih bisa digagalkan, bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

Aturan yang telah diterbitkan pemerintah untuk ikut serta dalam AEoI adalah Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dan aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017).

Apa tanggapan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi?

Dia menyebutkan, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini tidak perlu lagi dibahas dengan DPR. Dia menegaskan, aturan tersebut hanya tinggal menunggu persetujuan saja.

"Tidak ada pembahasan, tinggal disetujui saja iya atau tidak. Tidak perlu dibahas item per item, kan waktunya 3 bulan," kata Ken di Kantornya, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Dia menegaskan, jika pihak parlemen tidak memberikan persetujuan terkait dengan Perppu ini, maka pemerintah tetap mengusahakan tertuang dalam UU KUP.

"Tidak apa, setuju tidak setuju kalau tidak setuju ya tetap UU," tukas dia.

Diektahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam implementasi keterbukaan akses informasi keuangan untuk perpajakan telah memiliki landasan hukum yang pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk perpajakan, dan aturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017.

Dalam waktu dekat, pihak Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan melakukan penilaian terhadap kesiapan pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam AEoI.

"Perppu adalah suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga dengan adanya Perppu, legislasi ini sudah berjalan. OECD akan melihat bahwa Indonesia sudah memiliki primary legislationd and secondary legislation. Kita akan terus komunikasi dengan dewan sehingga Perppu ini menjadi permanen, karena ini adalah kepentingan Indonesia," tegas dia.

Sri Mulyani menegaskan, jangan sampai aturan yang telah ada menjadi suatu kerugian bagi Indonesia dalam mengimplementasikan AEoI.

"Jangan sampai kita dirugikan dunia internasional hanya karena kita tidak memiliki aturan di level primer. Saya akan terus berkomunikasi sehingga dewan bisa setujui Perppu ini. Namun kalau ditanyakan, sampai hari ini sudah otomatis berjalan," tukas dia. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed