Setelah Swiss, Pajak Intip Rekening WNI di Macau dan Brunei

Jakarta - Indonesia kini bisa melacak rekening para wajib pajak yang disimpan di Swiss. Hal ini diwujudkan lewat Penandatanganan Joint Declaration antara Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Yvonne Baumann.

Setelah Swiss, pemerintah akan membidik rekening para wajib pajak yang disimpan di Brunei dan Macau. Ken menjelaskan, Brunei Darussalam dan Macau telah sepakat membuka data keuangan terkait pajak lewat skema BCAA atau Bilateral Competent Authority Agreement.

Baca juga: Anda Simpan Uang di Swiss? Siap-siap Diintip Ditjen Pajak

Indonesia juga bekerja sama dengan Hong Kong dan Swiss dengan skema tersebut. Negara yang sepakat kerja sama dengan skema BCAA, artinya memiliki klausul khusus untuk membuka data keuangan.

"Brunei dan Macau, segera di bulan ini," kata Ken di Kantornya, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Dia memastikan, beberapa negara yang belum melakukan kerja sama secara BCAA, seluruhnya akan diselesaikan pada Juli 2017.

"Iya bulan ini saya selesaikan semua," janji Ken.

Baca juga: Sri Mulyani: Era Penghindaran Pajak Sudah Berakhir

Selain skema BCAA, ada pula tukar informasi perpajakan dengan skema Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang diikuti sekitar 90 negara. Negara yang sepakat dengan skema MCAA, maka secara otomatis sudah bisa melakukan penukaran data.

Ken menambahkan, dengan adanya kerja sama maka Ditjen Pajak sudah bisa melakukan intip rekening warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini terhindar dari pajak. Meski sudah otomatis, namun Ditjen Pajak tetap menunggu transfer data dari negara bersangkutan.

"Semua data perbankan, sepanjang sudah dimasukkan ke SPT dan sudah dibayarkan pajaknya, ya sudah. Nanti tunggu datanya ditransfer," tutur Ken. (hns/hns)