Bappenas Butuh Dana Rp 7 M untuk Kaji Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengusulkan adanya tambahan anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau RAPBNP tahun anggaran 2017.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, usulan untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara yang sebesar Rp 7 miliar. Adapun, usulan tambahan anggaran tersebut termasuk dalam total anggaran tambahan yang diusulkan Bappenas dalam RAPBNP 2017 sebesar Rp 26 miliar.

"Jadi ini kajian untuk menjadi tema utama, ini sebelumnya bukan angka baru, kami juga kerja sama dengan PU dan ATR, sehingga Rp 7 miliar untuk tambahan kajian yang komprehensif," kata Bambang di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Baca juga: Jokowi: Sebagai Ibu Kota, Jakarta Punya Banyak Persoalan

Jika dirinci, usulan tambahan anggaran Rp 26 miliar terdiri untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara sebesar Rp 7 miliar, implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) Rp 7 miliar.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib PNS Pusat?

Lalu, dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar, dan yang terakhir untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar.

Pada RAPBNP 2017, total anggaran Kementerian PPN/Bappenas juga disetujui untuk dipotong sebesar Rp 49 miliar dari total anggaran di APBN 2017. (mkj/mkj)