Kamis, 13 Jul 2017 16:45 WIB
Atasi Masalah Upah di Industri Garmen, Ini Langkah Pemerintah
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama beberapa menteri dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) beserta kalangan dunia usaha membahas persoalan upah tenaga kerja. Khususnya untuk industri garmen di empat kabupaten di wilayah Jawa Barat, yaitu Depok, Bekasi, Bogor dan Puwakarta.
Aher menuturkan sebanyak 98 perusahaan dengan 100.000 lebih tenaga kerja pada empat kabupaten tersebut. Hampir keseluruhan perusahaan mengalami kesulitan akibat kenaikan upah yang terlalu tinggi.
"Sektor-sektor padat karya seperti ini yang menampung banyak tenaga kerja harus dilindungi jangan sampai faktor upah kemudian terlalu berat dampaknya nanti PHK. Kalau PHK ratusan ribu orang akan menganggur di Jawa barat kan beban juga. Bagi masyarkat dan pemerintah juga," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Secara nasional, upah tenaga kerja hanya naik sekitar 8-9%. Sementara itu untuk industri padat karya di kawasan tersebut bisa mencapai 30%. Aher menganggap tidak adil.
"Gara gara tidak adil, terlalu tinggi kenaikannya kemudian gulung tikar dan PHK kan bahaya, berdampak bagi ekonomi masyarakat maupun bagi pemerintah," tegas Aher.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengaku perlu waktu untuk merumuskan kembali formula yang tepat agar saling menguntungkan, bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Hanif pun akan mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan hingga terciptanya payung hukum yang jelas.
"Ini pokoknya treatment khusus untuk empat kabupaten yang disebutkan. Jadi ini khusus untuk empat kabupaten itu dan khusus untuk industri padat karya garmen," kata Hanif pada kesempatan yang sama. (mkj/dna)
Aher menuturkan sebanyak 98 perusahaan dengan 100.000 lebih tenaga kerja pada empat kabupaten tersebut. Hampir keseluruhan perusahaan mengalami kesulitan akibat kenaikan upah yang terlalu tinggi.
"Sektor-sektor padat karya seperti ini yang menampung banyak tenaga kerja harus dilindungi jangan sampai faktor upah kemudian terlalu berat dampaknya nanti PHK. Kalau PHK ratusan ribu orang akan menganggur di Jawa barat kan beban juga. Bagi masyarkat dan pemerintah juga," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
"Gara gara tidak adil, terlalu tinggi kenaikannya kemudian gulung tikar dan PHK kan bahaya, berdampak bagi ekonomi masyarakat maupun bagi pemerintah," tegas Aher.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengaku perlu waktu untuk merumuskan kembali formula yang tepat agar saling menguntungkan, bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Hanif pun akan mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan hingga terciptanya payung hukum yang jelas.
"Ini pokoknya treatment khusus untuk empat kabupaten yang disebutkan. Jadi ini khusus untuk empat kabupaten itu dan khusus untuk industri padat karya garmen," kata Hanif pada kesempatan yang sama. (mkj/dna)
