1 KPP Ditarget Sandera 1 Penunggak Pajak

Muhammad Idris - detikFinance
Jumat, 14 Jul 2017 14:45 WIB
Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Untuk mengejar target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 1.241,7 triliun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai langkah. Salah satunya dengan menargetkan pos penerimaan law enforcement pemeriksaan dan penagihan pajak sebesar Rp 79 triliun.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan target tersebut naik Rp 20 triliun di APBN-P 2017, dari sebelumnya penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan Rp Rp 59 triliun. Salah satu caranya, yakni meningkatkan kegiatan penyanderaan (gijzeling).

"Gijzeling ini merupakan upaya terakhir, tapi dalam rangka memenuhi target penerimaan yang sekarang ditambah Rp 20 triliun, mau tak mau saya perintahkan semua KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang jumlahnya 341, setiap hari harus ada satu wajib pajak yang disandera," kata Ken di kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Meski memasang target dilakukan gijzeling setiap hari untuk setiap KPP, tindakan law enforcement tersebut tetaplah sesuai aturan yang berlaku.


"Tentunya dengan dilandasi bahwa wajib pajak tersebut sudah inkracht. Kalau tidak dilakukan law enforcement, tidak bisa (penuhi target). Karena iuran bersifat memaksa, harus diatur dalam UU, di UU Pajak namanya gijzeling," ujar Ken.

"Setelah tax amnesty kami lakukan law enforcement dengan sungguh-sungguh. Hampir setiap hari kami lakukan pemeriksaan dan penyanderaan. Tapi kami tidak melakukan exposed," katanya lagi.

Menurut Ken, dari target penerimaan yang sudah ditetapkan Rp 79 triliun dari penindakan dan pemeriksaan tersebut, hingga saat ini DJP sudah berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 28 triliun.

"Realisasi sekarang Rp 28 triliun dari target Rp 59 triliun. Nambah lagi Rp 20 triliun. Ini bukan dicari-cari, tapi kami cari data akurat yang valid. Kami sangat serius 6 bulan ke depan karena ada target. Untuk memenuhi target, kami tidak ngawur," tandas Ken. (idr/hns)