Gejolak Finansial Bukti Kelemahan Tim Ekonomi SBY

Jakarta - Tim Indonesia Bangkit menilai gejolak finansial dan kerapuhan makro ekonomi sebagai bukti kelemahan kredibilitas dan manajemen tim ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga memperlihatkan jumlah responden yang tidak puas terhadap pemerintahan SBY meningkat 61 persen dari sebelumnya yang sebesar 48 persen responden pada 3 bulan pemerintahan SBY lalu.Penilaian itu disampaikan anggota Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini dalam konferensi persnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (9/5/2005). Menurut Hendri, berdasarkan hasil survei, ternyata kepuasan rakyat menurun terhadap kebijakan pemerintah. "Kita persentasekan kebijakan pemerintah itu malah memberatkan masyarakat," tukasnya.Pemerintah, kata Hendri, mengambil jalan pintas yang kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini terlihat dalam kenaikan harga BBM dan upaya peningkatan pajak terhadap masyarakat.Selain itu, ungkap Hendri, pemerintah juga tidak memiliki strategi yang komplit dan komprehensif. "Para menteri SBY juga menunjukkan pesimisnya dan dibaca oleh pasar. Ada apa sebenarnya dengan tim ekonomi SBY-JK, jangan-jangan tidak ada leadership, tidak ada kemampuan untuk ambil kebijakan yang tepat," ungkapnya.Dia juga melihat perlunya pembenahan secara komprehensif dalam penataan ekonomi Indonesia.Anggota Tim Indonesia Bangkit lainnya Didik J Rachbini mengatakan, dirinya telah menganalisis kebijakan ekonomi SBY memiliki masalah yang berat. Indikatornya adalah pengangguran dan kemiskinan serta keputusan politik yang tidak mengarah terhadap penanggulangan masalah itu.Didik juga menuturkan, dalam Inpres nomor 8 tahun 2005 disebutkan, presiden memiliki kewenangan menentukan presiden dan komisaris di BUMN. Hal ini membuktikan presiden telah masuk ke dalam kegiatan bisnis atau badan usaha yang seharusnya pemerintah tidak boleh masuk ke dalam area tersebut."Ini adalah pola dan perilaku kebijakan yang tidak benar. Karena nantinya ada institusi BUMN yang tidak bertanggung jawab, dan ini dapat menimbulkan KKN yang luas," ujar Didik. Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo menilai arahan umum Presiden SBY dalam kebijakan ekonomi sudah tepat. Namun arahan itu tidak diarahkan atau dijalankan ke arah yang tepat oleh jajaran menteri ekonomi di bawahnya."Presiden harus merombak tim ekonomi. Di kalangan pelaku fiskal dan moneter banyak yang sudah gerah atau khawatir dengan kekacauan yang ada di otoritas fiskal ini," tukas Drajad. (mar/)