Follow detikFinance
Kamis, 27 Jul 2017 16:03 WIB

MUI Bareng Pemerintah Wujudkan Ekonomi Umat di Sektor Pertanian

Niken Widya Yunita - detikFinance
Ketua MUI Maruf Amin (Foto: Lamhot Aritonang) Ketua MUI Ma'ruf Amin (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meluncurkan program ekonomi syariah di sektor pertanian. Program tersebut seperti Program Domba Nasional (Prodombas) dan Program Konco Jagung.

Dalam keterangan tertulis dari Kementan, Kamis (27/7/2017), Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin pada acara Tasyakur Milad ke-42 MUI di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Dalam sambutannya, Ma'ruf menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah telah bersinergi dengan elemen-elemen umat Islam untuk mewujudkan program ekonomi umat termasuk di sektor pertanian.

"Sesuai arahan Presiden, program (ekonomi umat) telah melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Insya Allah, kemitraan sejajar antara elemen umat Islam dengan lembaga pemerintah maupun pengusaha dapat membawa ekonomi umat semakin berkembang di masa yang akan datang," ucap Ma'ruf yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta Tasyakur Milad.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan, pentingnya untuk membangun sinergi dalam memberdayakan ekonomi umat. MUI pada April lalu telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat dan mendeklarasikan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia.

"Kenapa harus arus baru? Karena yang lama pembangunannya dilakukan dari atas atau top down. Tadinya diharapkan dengan adanya konglomerat, (hasil pembangunan) bisa menetes ke bawah. Tapi kenyataannya tidak netes-netes," ujarnya.

Ma'ruf menyampaikan, umat sebagai bagian terbesar dari negara ini harus diberdayakan dan diperkuat sehingga dibutuhkan usaha bersama untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, Ma'ruf mengapresiasi upaya pemerintah saat ini yang telah berupaya untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi.

"Presiden telah mengungkapkan pentingnya menghilangkan kesenjangan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Alhamdulillah apa yang dilakukan MUI dapat disinergikan dengan kementerian dan lembaga pemerintah melalui kekuatan ekonomi umat," ucap Ma'ruf.

Sejalan dengan komitmen MUI dalam mewujudkan ekonomi umat, untuk sektor pertanian, Pemerintah Jokowi-JK telah meluncurkan berbagai program. Antara lain memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Untuk mendukung programnya Kementan telah melakukan refocusing anggaran dengan menitikberatkan pengeluaran pada belanja bantuan bagi petani. Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan jaringan irigasi tiga juta hektare, bantuan alat mesin pertanian 80 ribu unit per tahun, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, dan perluasan area tanam.

Kementan juga mewujudkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program itu antara lain program pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, serap gabah petani dan produk pangan strategis lain, kemitraan petani jagung dengan GPMT, kemudahan petani akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta asuransi pertanian.

Kerjasama dengan ormas Islam di sektor pertanian juga dijalin pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU). Kerja sama NU dan Kementan antara lain berupa pembangunan pertanian di sejumlah daerah melalui organisasi di bawah kepengurusan NU, seperti Fatayat, Muslimat, dan Ansor.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kerjasama dengan semua pihak, termasuk ormas Islam dibutuhkan agar ekonomi dapat terdistribusi merata. Amran juga berharap NU dapat melakukan pendampingan hingga pelatihan yang maksimal kepada petani agar mampu menanam varietas dengan kualitas baik sehingga bisa menguntungkan.

Upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi disambut baik Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. Said Aqil mengatakan, dirinya siap membantu Kementan dalam melaksanakan tugas untuk kesejahteraan petani.

Dia juga mengungkapkan dukungannya kepada kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemerataan kesejateraan. "Jika ada kebijakan baru, maka gebrakan apapun dari Menteri Pertanian saya di belakang Pak Menteri, untuk kebijakan pro rakyat saya akan backup," ungkap Said Aqil.

(nwy/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed