Susi Gandeng Kemenhub Ukur Ulang 15.800 Kapal Ikan

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan guna mempercepat pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kerja sama ini menjadi perpanjangan kerja sama dari tahun sebelumnya yang diharapkan dapat membantu para nelayan terkait dengan masalah pendaftaran kapal.

"Kita lanjutkan kerja sama untuk pengukuran kapal-kapal terutama beberapa kapal yang selama ini ada permasalahan, mempercepat dan melakukan seluruh effort yang ada dan bisa untuk supaya para pemilik kapal bisa cepat melaut dan menangkap ikan dan menghasilkan ikan untuk bisa dikonsumsi dan menjadi bisnis bagi para pengusaha perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini, maka pengukuran kapal bisa cepat selesai. Susi mengingatkan dalam pengukuran kapal ini tidak ada pungutan sepeser pun, sehingga tidak ada alasan bagi pemilik-pemilik kapal untuk tidak mau diukur.

"Sudah ada pemutihan, yang dulu-dulu kesalahan tidak ada pidana. Jadi kita mohon untuk beberapa kota yang selama ini menolak untuk diukur ulang, ya harus mau. Misalnya di Tegal, Batang, Belawan, di Rembang yang selama ini tidak mau diukur ya harus mau diukur," ujar Susi.

Adapun hingga saat ini, dari 15.800 kapal yang harus diukur, KKP telah menyelesaikan pengukuran sekitar 11.000 kapal. Adapun sisa kapal yang belum diukur ditargetkan bakal rampung pada Oktober mendatang.

"Kita bersama melakukan gerai perizinan di lokasi-lokasi nelayan. Jadi kita jemput bola bersama dengan Ditjen Laut Kemenhub. Kita targetkan Oktober selesai semua. Jadi sisanya tinggal 4 ribu kapal, dan itu Oktober selesai semua," tutup Dirjen Perikanan Tangkap Sjariefwidjaja yang hadir dalam kesempatan yang sama. (dna/dna)