Jokowi Gelontorkan Ratusan Miliar Bangun Perbatasan, Apa Dampaknya?

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana hingga Rp 781,5 miliar untuk membangun dan merombak tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di 3 daerah perbatasan Indonesia.

Pulau Kalimantan mendapatkan alokasi sebesar Rp 348,3 miliar, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi Rp 288,9 Miliar dan Papua sebesar Rp 147,9 miliar.

Ketujuh PLBN tersebut telah diresmikan langsung Jokowi menyusul rampungnya pengerjaannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini PLBN-PLBN tersebut telah beroperasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat di perbatasan.

Khususnya untuk kegiatan ekspor komoditas yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Meski tak tahu persis apa saja yang berhasil diekspor, namun Basuki mengaku kegiatan ekspor di perbatasan meningkat menyusul telah rampungnya PLBN tersebut.

"Sekarang orang sudah bisa ekspor langsung dari Entikong. Yang dulu Entikong cuma keluar, terus ekspornya dari Malaysia, sekarang waktu diresmikan, yang namanya ekspor sudah langsung dari Entikong. Kalau dulu kan dikirim ke Malaysia dulu baru diekspor namanya, menurut imigrasi bea cukai," kata Basuki saat ditemui di acara Indonesia Development Forum (IDF) di Gama Tower, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Pemerintah juga kini tengah melanjutkan pembangunan ketujuh PLBN tersebut ke tahap dua. Pada tahap ini, PLBN akan menjadi kawasan terpadu yang dilengkapi dengan pemukiman, pasar dan area penjualan ritel modern untuk menciptakan kawasan ekonomi baru di perbatasan.

Peningkatan kegiatan ekspor di PLBN yang terbangun bahkan kata Basuki membuat pengusaha asal Malaysia menginginkan untuk dibangun PLBN dengan model yang sama lengkap dengan bea cukai agar bisa melakukan kegiatan ekspor seperti di Indonesia.

"Bu Menlu (Menteri Luar Negeri, Retno Mardusi) bilang, itu Malaysia sekarang pengusahanya protes, dia sekarang minta dibangun juga PLBN nya Malaysia, itu tanya bu Menlu. Jadi ketemu, pengusahanya minta dibangun seperti di Indonesia," tukas Basuki. (eds/ang)