Follow detikFinance
Selasa 15 Aug 2017, 11:37 WIB

Klarifikasi Pajak oleh Raffi Ahmad Tak Sesuai Aturan

Hendra Kusuma - detikFinance
Klarifikasi Pajak oleh Raffi Ahmad Tak Sesuai Aturan Foto: Twitter Raditya Dika
Jakarta - Belum lama ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) banyak dipertanyakan oleh publik lantaran dianggap memberikan hak istimewa kepada artis top Indonesia Raffi Ahmad.

Kejadian bermula pada saat Raditya Dika mengunggah foto dirinya bersama Raffi Ahmad bersama mobil koenigsegg. Tidak lama berselan, akun twitter Ditjen Pajak membalas unggahan tersebut yang meminta Raditya Dika untuk memberikan kepada Raffi Ahmad pemberitahuan harta pada SPT jika memang memiliki harta yang belum dilaporkan di tahun berjalan.

Pro dan kontra dilontarkan publik yang melihat kejadian tersebut, ada yang mengapresiasi langkah berani Raffi Ahmad untuk mengklarifikasi, namun ada yang menyebutkan langkah klarifikasi yang ditangani langsung oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan dampak bagi masyarakat luas.

Sebab untuk pemberitahuan harta tambahan di tahun berjalan bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah masing-masing dan bisa diselesaikan oleh account representative (AR).

Bagaimana klarifikasi yang harusnya dilakukan ?

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, sesuai aturan wajib pajak (WP) yang ingin mengklarifikasi harta tambahan di tahun berjalan sudah seharusnya datang ke KPP wilayah masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.01/2015 tentang account representative pada kantor pelayanan pajak. Lalu ada pula surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.

"Sudah ada protapnya kalau mau klarifikasi harta di tahun berjalan harusnya ke KPP langsung," kata Prastowo kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (15/8/2017).


Prastowo mengakui, langkah berani Raffi Ahmad untuk langsung mengklarifikasi patut diapresiasi, namun seharusnya Raffi diarahkan untuk mengklarifikasi ke KPP wilayah yang seharusnya.

"Dari sisi Raffinya enggak salah dan layak diapresiasi, yang harus dikritik ya otoritasnya," ungkap dia.

Kritik yang dimaksud, kata Prastowo, lantaran tidak menjalankan atau mengimplementasikan aturan yang telah dibuat dengan baik. "Khawatirnya kan ada unequal treatment, enggak mengimplementasikan prosedur yang dibikin sendiri," tutup dia. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed