Utang Pemerintah Rp 3.706 T, Jokowi: Pengelolaan Akan Hati-hati

Jakarta - Jumlah utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun hingga akhir Juni 2017 lalu. Soal utang ini disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan di Sidang Tahunan DPR.

Pada pidatonya, Jokowi menyatakan pemerintah akan mengelola utang secara hati-hati dan bijaksana.

"Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah. Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," tutur Jokowi, Rabu (16/8/2017).

Baca juga: Asal Usul Utang di Pemerintahan Jokowi Senilai Rp 3.706 Triliun

Jokowi mengatakan, pemerintah akan sangat hati-hati dalam menjaga kesinambungan fiskal atau anggaran negara. Kebutuhan anggaran yang besar terjadi di masa pemerintah Jokowi karena langkah ekspansif yang dilakukan, untuk melakukan pembangunan hingga ke daerah. Tujuannya mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Meski dengan perluasan pembangunan yang ekspansif selama periode 2015-2017, rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap terkendali; rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen," ujar Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan terus mengurangi defisit primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga. Defisit primer ini menandakan pemerintah membayar cicilan utang lewat utang baru.

"Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional," kata Jokowi. (wdl/ang)