Rabu, 16 Agu 2017 15:02 WIB
Catatan Fadli Zon Buat Jokowi: Utang Hingga Infrastruktur
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan tahun depan.
Catatan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat membacakan naskah pidato Ketua DPR, Setya Novanto, di pembukaan RUU APBN 2018 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
"Pemerintah harus bisa memprioritaskan pembangunan infrastruktur mana saja yang bisa menjadi stimulus pembangunan, dirasakan masyarakat, dan jadi alat pemerataan," kata Fadli.
Selain itu, kata Fadli, pemerintah juga diminta mencermati pergerakan ekonomi global dan harga komoditas. Sebab, harga komoditas ini harus direspons dengan peningkatan nilai barang.
"Sehingga ketika nilai barang tinggi harus bisa menggerakkan dari sisi produksi," katanya.
Fadli menambahkan, pertumbuhan ekonomi negara maju juga harus dicermati oleh pemerintah. Pasalnya, hal ini bisa memicu arus dana keluar dari Indonesia.
"Kalau sampai ada arus dana keluar dalam jumlah besar itu bisa berdampak ke nilai tukar rupiah," katanya.
DPR juga mewanti-wanti peerintah supaya APBN 2018 bisa mengakselerasi ekonomi nasional. Indonesia harus bisa lebih tangguh di dalam persaingan domestik dan global.
"Utang juga agar jangan jadi bebas. Saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dalam koridor. Namun pemerintah wajib waspada, terutama terhadap surat utang dan obligasi yang dipegang oleh asing agar tidak mengganggu nilai tukar rupiah saat jatuh tempo nanti," jelasnya.
Alokasi dana desa yang naik signifikan juga harus dicermati dengan baik. Pemerintah harus bisa tuntaskan penyimpangan ABPN, jangan lagi ada serapan yang lamban karena tumpang tindihnya aturan.
"Semua dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan undang-undang," ujarnya. (ang/dnl)
Catatan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat membacakan naskah pidato Ketua DPR, Setya Novanto, di pembukaan RUU APBN 2018 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
"Pemerintah harus bisa memprioritaskan pembangunan infrastruktur mana saja yang bisa menjadi stimulus pembangunan, dirasakan masyarakat, dan jadi alat pemerataan," kata Fadli.
"Sehingga ketika nilai barang tinggi harus bisa menggerakkan dari sisi produksi," katanya.
Fadli menambahkan, pertumbuhan ekonomi negara maju juga harus dicermati oleh pemerintah. Pasalnya, hal ini bisa memicu arus dana keluar dari Indonesia.
"Kalau sampai ada arus dana keluar dalam jumlah besar itu bisa berdampak ke nilai tukar rupiah," katanya.
DPR juga mewanti-wanti peerintah supaya APBN 2018 bisa mengakselerasi ekonomi nasional. Indonesia harus bisa lebih tangguh di dalam persaingan domestik dan global.
"Utang juga agar jangan jadi bebas. Saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dalam koridor. Namun pemerintah wajib waspada, terutama terhadap surat utang dan obligasi yang dipegang oleh asing agar tidak mengganggu nilai tukar rupiah saat jatuh tempo nanti," jelasnya.
Alokasi dana desa yang naik signifikan juga harus dicermati dengan baik. Pemerintah harus bisa tuntaskan penyimpangan ABPN, jangan lagi ada serapan yang lamban karena tumpang tindihnya aturan.
"Semua dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan undang-undang," ujarnya. (ang/dnl)
