Follow detikFinance
Kamis 24 Aug 2017, 08:31 WIB

Sri Mulyani Cerita Krisis 1998, Utang, dan Infrastruktur Masa Jokowi

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani Cerita Krisis 1998, Utang, dan Infrastruktur Masa Jokowi Foto: Hasan Alhabshy
Yogyakarta - Pembangunan infrastruktur Indonesia baru terasa dikebut sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pemerintahan kabinet kerja pada akhir 2015.

Infrastruktur menjadi salah satu modal negara, agar dianggap sebagai negara yang maju dan memberikan keadilan bagi masyarakatnya.

Indeks pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini masih berada di bawah garis standar negara-negara di Asia, yang artinya masih kalah dibandingkan dengan Malaysia, India, hingga China.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan salah satu lambatnya pemerintah membangun infrastruktur karena APBN di masa sebelumnya lebih ditugasi sebagai stabilisasi dan kondolidasi perekonomian.

"Mungkin di ruangan ini lahir 1997-1998, yang seumruan saya pada saat itu saya baru lulus sekolah. Saat itu adalah Indonesia alami krisis keuangan, sistem keuangan kita hancur, Indonesia harus melalukan bailout, yang memakan hampir 70% PDB kita untuk menyelamatkan sistem keuangan," kata Sri Mulyani, saat memberikan kuliah umum 'Sadar APBN' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).

Di tengah krisis ekonomi, rasio utang Indonesia pun mencapai 100% dari PDB. Sehingga, APBN jadi instrumen untuk mengurangi rasio utang tersebut. Tema itu sudah mulai dilakukan sejak era Suharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu dari hampir (rasio utang terhadap PDB) 100%, turun 80%, lalu 70%, waktu saya Menkeu 10 tahun lalu hampir 60%, artinya 60% dari PDB kita itu adalah utang, kalau lihat APBN kita lebih berat membayar cicilan dan bunga utang, ukuran ekonominya berkembang cepat maka utang kita walaupun naik rasionya makin lama makin turun, itu dilakukan oleh semua presiden, sejak SBY rasionya menjadi 23%," papar dia.

Dengan penggunaan APBN untuk menurunkan rasio utang, maka pembangunan infrastruktur tidak menjadi prioritas. Oleh karenanya, saat ini sudah menjadi momentum bagi pemerintah mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

"Kalau bicara infrastruktur itu bukan kemewahan lagi, orang yang punya mobil atau tidak sama frustasinya, dan kebutuhan akan listrik tidak bisa ditunda, kalau anda tidak memiliki akses listrik, maka anda tidak punya akses ke dunia, listrik, jalan, pelabuhan, bandara," tukas dia. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed