Korut Luncurkan 3 Rudal, Ini Hukuman dari China

Beijing - Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangannya melarang warga Korea Utara (Korut) untuk membuka bisnis baru di negeri tirai bambu. Ini sebagai pelaksanaan sanksi dari PBB, dan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) agar China menahan ambisi program nuklir Korut.

Dilansir dari AFP, Minggu (27/8/2017), Kementerian Perdagangan China akan mengaktifkan larangan ini segera, setelah Korut meluncurkan pada Sabtu kemarin meluncurkan 3 rudal balistiknya. Korut merupakan sekutu China, dan negara tetangga terdekat.

Peluncuran rudal balistik Korut ini kembali meningkatkan ketegangannya dengan AS, setelah Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Korut sudah memperlihatkan 'rasa hormat' kepada AS.

China mendapat tekanan dari AS untuk membantu mengatasi Korut, yang secara ekonomi sangat bergantung kepada China. Saat ini, China menjadi pembeli dari 90% produk ekspor Korut. Pada awal bulan ini, China menunda impor besi, timah, dan makanan laut dari Korut. Pada pertengahan Februari lalu, China juga menghentikan pembelian batu bara dari Korut.

Dalam kebijakan baru tersebut, China melarang adanya perusahaan baru dari warga Korea Utara. Meski perusahaan itu merupakan joint venture dengan pengusaha China, tetap saja dilarang.

Aturan ini juga melarang adanya ekspansi bisnis baru perusahaan di China yang melibatkan pengusaha Korut. Kemudian, investasi baru dari perusahaan China ke Korut bakal ditolak oleh pemerintah.

Selama ini, bisnis restoran dan perusahaan dagang sangat penting dan krusial bagi Korut. Saat ini, Korut menghadapi gelombang sanksi internasional, pasca peluncuran dua rudal balistik bulan lalu. Rudal ini memiliki jarak yang cukup jauh, bisa sampai ke AS.

PBB bulan ini juga menerapkan sanksi ekonomi untuk Korut. Jepang dan AS meminta China untuk mengurangi hubungan bisnis dengan Korut.

Tujuan sanksi ekonomi ini adalah untuk menahan arus uang masuk ke Korut, sehingga negara tersebut tak bisa mengembangkan program senjatanya, yang bertentangan dengan resolusi PBB. (wdl/wdl)