Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 04 Sep 2017 14:36 WIB

BKPM: Perlu Revolusi Mental Agar RI Tak Kalah Saing dari Vietnam

Muhammad Idris - detikFinance
Foto: Muhammad Idris/detikFinance Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menjelaskan Indonesia masih kalah saing dibanding Vietnam. Salah satunya dalam memanfaatkan peluang perdagangan bebas dengan negara lain.

Thomas menjelaskan, Vietnam punya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, sehingga barang-barang negeri tetangga di ASEAN itu bisa mendapat tarif bea masuk 0%

"Presiden kasih contoh, Vietnam sudah punya (perjanjian perdagangan bebas) dengan EU (Uni Eropa), dikasih tarif (bea masuk) 0%. Kita belum punya, jadi barang dan jasa kita kena 10-17%. Tapi yang perlu disadari, ada asas resiprokal kalau negara lain mau, kita juga harus buka diri. Enggak masuk akal. Ini sesuatu yang masih perlu revolusi mental," jelas Lembong di Forum Public Private Dialogue International Trade and Investment di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Kenyataan ini, kata dia, membuat produk-produk ekspor Indonesia kewalahan bersaing dengan Vietnam karena produk Indonesia dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi. Di sisi lain banyak produk andalan Vietnam justru dibebaskan dari tarif karena kesepakatan perdagangan yang dibuatnya dengan banyak negara.


Selain Vietnam, Indonesia juga kalah saing dibandingkan dengan dua negara tetangga lainnya seperti Thailand dan Malaysia dalam kesepakatan perdagangan bebas. Sampai-sampai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagihnya dalam rapat kabinet.

"Di dalam sidang kabinet paripurna (Presiden) menagih perjanjian perdagangan dan investasi sampai di mana, karena kita ketinggalan jauh sekali dibanding negara tetangga Thailand dan Malaysia," kata Thomas.


Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Australia. CEPA sendiri merupakan perjanjian ekonomi antar negara yang meliputi perjanjian perdagangan bebas, investasi, dan sektor jasa.

"Menurut saya sih CEPA dengan Australia harus akhir tahun sebagai bukti kita becus, karena orang sudah mulai ragu. Memang perjanjian perdagangan ini harus selesai samapi akhir tahun minimum dua-tiga perjanjian investasi harus diselesaikan hingga akhir tahun," pungkas Thomas. (idr/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com