Kemenhub Gandeng BUMN Kelola 20 Pelabuhan dan 10 Bandara

Jakarta - Kementerian Perhubugan (Kemenhub) akan melakukan kerja sama operasi 20 pelabuhan dan 10 bandara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Kerja sama operasi ini juga sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sementara ini ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang akan dikerjasamakan. Segala sesuatu sudah mendapat persetujuan Presiden," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Melalui kerja sama operasi ini, Kementerian Perhubungan tidak menyerahkan aset pelabuhan dan bandara yang dulu dikelolanya. Hanya saja, operasional pelabuhan dan bandara nantinya dilakukan oleh BUMN pelabuhan seperti Pelindo I-IV, BUMN pengelola bandara seperti Angkasa Pura I dan II, dan pihak swasta yang berminat.

"Kalau sekarang kita mengatur dan menjadi operator juga, dengan kesibukan ini kita enggak bisa fokus," ujar Budi.

Budi menambahkan, Pelabuhan di Bima dan Waingapu sudah siap diserahterimakan kerja sama operasinya dengan Pelindo III. Sedangkan Kementerian Perhubungan fokus menjadi regulator.

"Tadi teman-teman di Bima sudah siap menerima itu. Saat itu juga akan diserahterimakan Waingapu. Dua minggu lagi saya kan tetapkan bandara dan pelabuhan mana lagi yang akan ditetapkan," kata Budi.

Dengan dilakukannya kerja sama operasi tersebut, Budi menyebutkan pihaknya bisa melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya ada beberapa bandara dan pelabuhan yang memerlukan biaya operasi hingga miliaran rupiah setiap tahunnya yang dibebankan ke Kementerian Perhubungan.

Budi memperkirakan pihaknya bisa melakukan efisiensi hingga Rp 800 miliar per tahun dengan dilakukannya kerja sama operasi ke BUMN dan swasta.

Efisiensi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi ke wilayah terluar yang selama ini masih terbatas. Dengan demikian, pemerataan pembangunan bisa dirasakan di semua daerah.

"Rp 800 miliar kita bisa distribusikan ke ujung-ujung, yang selama ini belum selsai kita selesaikan, kita bisa percepat. Jadi kalau punya Rp 800 miliar bisa bangun mungkin 40 pelabuhan, 20 bandara tempat lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat terpencil," tutur Budi.

Serah terima operasi 20 pelabuhan dan 10 bandara milik Kementerian Perhubungan ke BUMN dan swasta diharapkan bisa selesai akhir tahun ini. Sedangkan, proses administrasinya diperkirakan selesai pertengahan 2018.

"Desember selesai serah terimanya, kalau administrasinya kita paling tidak selesai pertengahan 2018," tutup Budi.

Berdasarkan data per 5 September 2017, 20 Pelabuhan yang telah diusulkan ke Kementerian Keuangan di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende.

Kemudian, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Sedangkan 10 bandara yang akan dikerjasamakan operasinya, antara lain Bandara Komodo, Bandara Radin Inten, dan beberapa bandara lainnya. (ara/hns)