Rabu, 13 Sep 2017 12:33 WIB
Bergaji Selangit, Pegawai Pajak Masih Saja Terima Suap
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial AP ditahan oleh Kejaksaan Agung, setelah diduga menerima suap Rp 14 miliar terkait penjualan faktur pajak. Hal ini kembali mencoreng nama otoritas yang diketahui bergaji selangit tersebut.
"Ini memang ironis," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, kepada detikFinance, Rabu (13/9/2017).
Yustinus menyadari, pemberian gaji dan tunjangan yang besar kepada pegawai tidak memastikan korupsi langsung hilang. Contohnya saja otoritas pajak Australia yang dianggap terbaik di dunia. Tetap saja ada praktik fraud yang terjadi.
"Jadi untuk menuju zero corruption itu tidak mungkin," terangnya.
AP tercatat sebagai pegawai pajak KPP Madya Gambir ditahan selama 20 hari ke depan, yakni 11-30 September berdasarkan surat penahanan tersebut bernomor Print-24/F.2/Fd.1/09/2017.
Ia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka atas kasus suap senilai Rp 14 miliar terkait penjualan faktur pajak oleh Kejagung pada Senin (11/9) kemarin. Kejagung menahan AP lantaran dikhawatirkan akan merusak barang bukti atau menghilangkannya.
Yustinus menjelaskan, kasus tersebut terjadi sebelum pelaksanaan e-faktur. Di mana dengan sistem manual masih ada celah yang cukup besar antara pegawai dan wajib pajak untuk bernegosiasi.
"Kita sedang menuju sistem yang lebih baik tapi malah begitu orang dalam terliat. Jangan sampai sistem yang sudah dibuat agar wajib pajak tidak lari dari pajak malah bergser ke oknum yang manfaatkan hal ini sebagai suplier," paparnya.
Ditjen Pajak harus segera memperjelas persoalan ini ke masyarakat agar tidak malah memperparah asumsi negatif yang tengah berkembang. "Menurut saya harus diselesaikan , karena menyangkut trust, apalagi di Jakarta, diharapkan ada penanganan yang baik dan betul-betul tidak terulang," tukasnya. (mkj/mkj)
"Ini memang ironis," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, kepada detikFinance, Rabu (13/9/2017).
Yustinus menyadari, pemberian gaji dan tunjangan yang besar kepada pegawai tidak memastikan korupsi langsung hilang. Contohnya saja otoritas pajak Australia yang dianggap terbaik di dunia. Tetap saja ada praktik fraud yang terjadi.
"Jadi untuk menuju zero corruption itu tidak mungkin," terangnya.
AP tercatat sebagai pegawai pajak KPP Madya Gambir ditahan selama 20 hari ke depan, yakni 11-30 September berdasarkan surat penahanan tersebut bernomor Print-24/F.2/Fd.1/09/2017.
Ia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka atas kasus suap senilai Rp 14 miliar terkait penjualan faktur pajak oleh Kejagung pada Senin (11/9) kemarin. Kejagung menahan AP lantaran dikhawatirkan akan merusak barang bukti atau menghilangkannya.
Yustinus menjelaskan, kasus tersebut terjadi sebelum pelaksanaan e-faktur. Di mana dengan sistem manual masih ada celah yang cukup besar antara pegawai dan wajib pajak untuk bernegosiasi.
"Kita sedang menuju sistem yang lebih baik tapi malah begitu orang dalam terliat. Jangan sampai sistem yang sudah dibuat agar wajib pajak tidak lari dari pajak malah bergser ke oknum yang manfaatkan hal ini sebagai suplier," paparnya.
Ditjen Pajak harus segera memperjelas persoalan ini ke masyarakat agar tidak malah memperparah asumsi negatif yang tengah berkembang. "Menurut saya harus diselesaikan , karena menyangkut trust, apalagi di Jakarta, diharapkan ada penanganan yang baik dan betul-betul tidak terulang," tukasnya. (mkj/mkj)
