Follow detikFinance
Jumat 22 Sep 2017, 18:34 WIB

Kerugian Besar RI Bila Barang Masuk Lewat Bandara Tanpa Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Kerugian Besar RI Bila Barang Masuk Lewat Bandara Tanpa Pajak Foto: Dok. Kemenkeu
Jakarta - Indonesia akan mengalami kerugian besar jika tidak menerapkan aturan mengenai penerapan batasan nilai barang impor yang dibawa oleh penumpang, baik melalui bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai, Robert Leonard Marbun, mengatakan, kerugian tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga mencoret nama Indonesia di kancah internasional.

Robert mengatakan, dampak pertama yang akan merugikan Indonesia adalah soal prinsip keadilan.

"Prinsip keadilan dalam pengenaan perpajakan itukan enggak ditegakkan, jadi untuk riteler sudah bayar bayar, kedua industri dalam negeri dia bayar, kalau yang dari luar negeri enggak bayar kan enggak adil juga, ketiga konsumen yang sudah bayar juga menjadi tidak adil," kata Robert saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (22/9/2017).


Dampak selanjutnya pada sektor kepatuhan baik untuk pemerintah maupun masyarakat terhadap aturan perpajakan dalam negeri. Untuk pemerintah, kata Robert, aturan pengenaan bea masuk terhadap barang penumpang sudah sesuai dengan UU.

Pasalnya, dari pengenaan bea masuk dan pajak akan diterapkan jika masyarakat terbukti membawa sejumlah barang dengan total melebihi dari batas yang sudah ditentukan.

Dalam PMK Nomor 188 Tahun 2010, ditetapkan batasan nilai untuk orang pribadi sebesar US$ 250 dan untuk keluarga ditetapkan sebesar US$ 1.000 yang berlaku untuk 4 orang.

"Jadi sebenarnya yang kita kerjar itu adalah kepatuhan, kalau dia bayar pajak nanti isi SPT, kalau dilihat software yang kita buat itu kalau ada NPWP bayar 7,5%, dan kalau tidak kenanya 15%, nah dengan begitukan kita mengajak orang untuk comply, dan dia juga pasti akan inline dengan penghasilannya," jelas dia.

Adanya aturan ini, kata Robert, dalam rangka perlindungan, mulai perlindungan untuk industri dalam negeri, hingga konsumen.

"Kalau kita tidak ditegakkan itu bisa tidak memberikan perlindungan, misalnya barangnya tidak sesuai standar, kalau tidak ditegakkan maka perlindungan kepada masyarakat tidak jalan," ujar dia.

Lalu, penerapan aturan yang sudah diterapkan pada 2010 ini juga menciptakan kesetaraan bagi yang sudah bayar pajak dan yang belum bayar pajak. Misalnya, orang membeli sebuah barang impor di toko-toko atau ritel dipastikan membayar pajak yang sudah ditetapkan, maka untuk menciptakan level of playing field semua barang penumpang yang berasal dari luar negeri juga harus membayar bea masuk dan pajak.

Meski demikian, Robert menjelaskan, pengenaan bea masuk dan pajak ditegakkan jikalau total harga dari barang yang dibawa oleh penumpang melebihi dari batasan yang telah tertuang dalam PMK 188/2016, yakni US$ 250 untuk orang pribadi, dan US$ 1.000 untuk keluarga.

"Kelima, kalau kita tidak tegakan itu seperti rekomendasi ketentuan internasional, semua negara menegakan, nanti kita enggak dianggap comply dengan aturan itu," tukas dia.

(mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed