Tahun ini, surat yang muncul adalah tentang PT PLN (Persero). PLN dianggap menyimpan risiko keuangan dari akibat posisi utang dan program pembangunan 35.000 MW.
"Dari Kemenkeu tiap tahun sebenernya," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Abdullah Hidayat di di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak cuma lewat surat, koordinasi langsung secara rutin juga terus dilakukan. Baik sesama menteri maupun level eselon I dan II. Cuma dalam hal ini, menurut Edwin yang iseng menyebarkan surat tersebut.
"Iya itu perhatian setiap tahun artinya ada tiap tahun sebenarnya ada. Saya dipanggil dikasih tahu surat, nah ini ada surat yang iseng nge-blast padahal ini ada tiap tahun. Warning ini ada tiap tahun," paparnya.
Baca juga: Rini Buka Suara Soal Surat Sri Mulyani |










































