Pemerintah Ingin Toko Modern Tak Matikan Pasar Tradisional

Pemerintah Ingin Toko Modern Tak Matikan Pasar Tradisional

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 04 Okt 2017 14:29 WIB
Pemerintah Ingin Toko Modern Tak Matikan Pasar Tradisional
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini menggelar acara seminar mengenai pemerataan ekonomi yang dihadiri oleh dua Menteri bidang Ekonomi. Dua Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Keduanya membicarakan bagaimana melakukan pemerataan ekonomi di tengah maraknya usaha-usaha baru yang tumbuh di Indonesia. Pemerataan ekonomi juga ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor ritel melalui sinergi antara ritel tradisional, ritel modern dan e-commerce. Hal ini perlu dilakukan mengingat pertumbuhan antara ketiga jenis sektor ritel ini mengalami perubahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mini market Indonesia itu perkembangannya paling cepat sedunia dalam lima tahun terakhir. Sehinga kita patut membuat aturan main, Harus ada dong, kalau enggak, orang nanti tidak punya jalur untuk berusaha," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Selain itu, Darmin mengatakan, pemerintah juga melakukan pemerataan ekonomi melalau berbagai cara. Contohnya, reformasi agraria dilakukan lewat program redistribusi aset, yakni dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat agar bisa dipakai dalam modal berusaha.

"Dulu itu sertifikasi tanah paling 600-700 ribu per tahun. Tahun ini target ambisiusnya 5 juta, naik 8 kali lebih. Mungkin tak tercapai sepenuhnya, tapi kenaikannya sudah cukup menggembirakan," ujarnya.

Selain itu, ada pula pendidikan vokasi. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan saat ini karena kualitas pendidikan vokasi Indonesia saat ini dirasa sudah sangat tertinggal jauh dari negara lain.

"Ini juga tidak lebih mudah merancangnya, malah lebih sulit dibanding persoalan reforma agraria. Mulai dari persoalan ketersediaan guru, komposisi kurikulum dan lain-lain. Itu ternyata kait mengait semuanya," jelas Darmin. (eds/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads