Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Air, Ni Made Sumiarsih, saat ini pembebasan lahan menjadi kendala yang menghambat pengerjaan proyek bendungan.
"Kalau yang paling berat kan tanah, sekarang tanah sudah pakai (dana) LMAN," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"LMAN Alhamdulillah sudah keluar pencairannya dari komisi XI untuk Rp 2,3 triliun, sudah keluar persetujuannya. Jadi kita sedikit lega. Paling enggak untuk urusan tanah sudah tenang," jelasnya.
Dengan dana tersebut, maka pemerintah bisa dapat melakukan percepatan pembangunan sejumlah bendungan.
"Dampaknya untuk konstruksi pasti, karena selama ini kita enggak bisa kerja karena lahannya belum bebas," katanya.
Sementara itu, untuk anggaran pembangunan bendungan pada RAPBN tahun 2018 diusulkan sebanyak kurang lebih Rp 7 triliun. Dari total anggaran Rp 37 triliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR.
"Seingat saya saya Rp 7 sekian triliun untuk bendungan. Paling besar adalah irigasi, yang kedua bendungan," tuturnya. (hns/hns)