Jumat, 06 Okt 2017 14:55 WIB
Siapkan Rp 2,3 T, Pemerintah Bebaskan Lahan Proyek Bendungan
Foto: Istimewa
Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan mengucurkan dana senilai Rp 2,3 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pendanaan tersebut untuk membiayai proyek pembangunan bendungan.
Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Air, Ni Made Sumiarsih, saat ini pembebasan lahan menjadi kendala yang menghambat pengerjaan proyek bendungan.
"Kalau yang paling berat kan tanah, sekarang tanah sudah pakai (dana) LMAN," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Dirinya mengatakan pembiayaan LMAN itu telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI, dan segera dicairkan.
"LMAN Alhamdulillah sudah keluar pencairannya dari komisi XI untuk Rp 2,3 triliun, sudah keluar persetujuannya. Jadi kita sedikit lega. Paling enggak untuk urusan tanah sudah tenang," jelasnya.
Dengan dana tersebut, maka pemerintah bisa dapat melakukan percepatan pembangunan sejumlah bendungan.
"Dampaknya untuk konstruksi pasti, karena selama ini kita enggak bisa kerja karena lahannya belum bebas," katanya.
Sementara itu, untuk anggaran pembangunan bendungan pada RAPBN tahun 2018 diusulkan sebanyak kurang lebih Rp 7 triliun. Dari total anggaran Rp 37 triliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR.
"Seingat saya saya Rp 7 sekian triliun untuk bendungan. Paling besar adalah irigasi, yang kedua bendungan," tuturnya. (hns/hns)
Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Air, Ni Made Sumiarsih, saat ini pembebasan lahan menjadi kendala yang menghambat pengerjaan proyek bendungan.
"Kalau yang paling berat kan tanah, sekarang tanah sudah pakai (dana) LMAN," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
"LMAN Alhamdulillah sudah keluar pencairannya dari komisi XI untuk Rp 2,3 triliun, sudah keluar persetujuannya. Jadi kita sedikit lega. Paling enggak untuk urusan tanah sudah tenang," jelasnya.
Dengan dana tersebut, maka pemerintah bisa dapat melakukan percepatan pembangunan sejumlah bendungan.
"Dampaknya untuk konstruksi pasti, karena selama ini kita enggak bisa kerja karena lahannya belum bebas," katanya.
Sementara itu, untuk anggaran pembangunan bendungan pada RAPBN tahun 2018 diusulkan sebanyak kurang lebih Rp 7 triliun. Dari total anggaran Rp 37 triliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian PUPR.
"Seingat saya saya Rp 7 sekian triliun untuk bendungan. Paling besar adalah irigasi, yang kedua bendungan," tuturnya. (hns/hns)
