Follow detikFinance
Senin 09 Oct 2017, 11:38 WIB

Aturan Taksi Online Direvisi, dari Organda Hingga Koperasi Beri Usulan

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Aturan Taksi Online Direvisi, dari Organda Hingga Koperasi Beri Usulan Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online. MA mencabut 14 pasal dalam Permenhub tersebut, karena disebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Menindaklanjuti hal itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang sejumlah pihak untuk melakukan uji publik membahas kelanjutan putusan MA tentang Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 di Hotel Alila, Jakarta Pusat.

Pihak-pihak yang ikut berdiskusi mulai dari organda, asosiasi driver online, hingga koperasi. Uji publik dilakukan untuk menyamakan persepsi berbagai pihak dalam menyempurnakan revisi PM 26 Tahun 2017.

PLT Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, mengatakan uji publik aturan ini penting dilakukan untuk menanggapi putusan MA yang meminta untuk merevisi atau memperbaiki Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

"Ini penting diselenggarakan karena kita paham, MA meminta agar PM 26 perlu ada dilakukan pengganti beberapa pasal atau revisi. Sebenarnya seluruh dari kita sangat paham terkait publik transport kita yang sekarang memasuki era IT, atau online," katanya dalam uji publik di Hotel Alila, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Di era teknologi ini, kata Hindro, sistem online memang secara perlahan mengambil alih berbagai lini pasar. Tak hanya di bidang transportasi, namun juga sektor lainnya.

Pada sektor transportasi ini, sistem IT mulai diminati oleh masyarakat. Sehingga, kata Hindro, sistem transportasi eksisting atau yang telah ada secara perlahan mulai digeser.

"Di transportasi juga kita merasakan. Ini ada 2 kubu yang kita hadapi, yang sudah beralih ke IT dan yg belum. Keduanya adalah warga Indonesia. Memang banyak manfaat yang didapatkan dari IT. Tetapi dampak yang dihadapi tidak seperti yang dibayangkan. Kita harus bayangkan misalnya, kalau angkutan kota (angkot) pasti kena dampaknya.

"Angkot itu sekarang masih sangat besar jumlahnya, walaupun trennya menurun tapi masih sangat besar. Dan supir angkot itu kecenderungannya warga kita, satu hari dapat untuk makan hari ini. Artinya kalau mereka melakukan demo satu hari saja, kita itu pasti terdampak ekonominya. Ini yang kita hadapi saat ini," sambungnya.

Oleh sebab itu, kata Hindro, saat ini dirinya mengumpulkan berbagai pihak untuk melakukan uji publik dalam meminta masukan dan pendapat serta berdiskusi terkait dengan revisi PM 26 Tahun 2017.

"Kita harus menyikapi revisi PM 26 ini dengan bijak. Kalau sempurna, saya yakin tidak sempurna. Kalau kurang pasti ada yang kurang. Tapi kita tidak hanya memikirkan pihak IT yang harus lindungi, tapi pihak yang lain juga kita lindungi. Yang jelas kita mencoba memikirkan sebaik mungkin migrasi ini harus dalam kondisi yang aman. Semoga ini baik untuk kepentingan semua, kepentingan bersama," jelasnya.

Sebelumnya, MA telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. MA menyatakan aturan itu bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU LLAJ. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed