Rabu, 11 Okt 2017 20:53 WIB
UMKM di Jateng Ajukan Kredit Cair 3 Hari, Begini Caranya
Foto: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Robby Bernardi/detikcom)
Jakarta - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia seringkali mengeluhkan sulitnya akses modal karena rumitnya persyaratan bank. Tapi di Jawa Tengah, belasan ribu pelaku UMKM mendapat modal usaha dari bank dengan bunga sangat rendah dan tanpa jaminan.
Modal pembiayaan UMKM didapatkan dari bank pembangunan daerah (Bank BPD) milik Pemprov Jateng. Sejak Maret 2016 lalu, Bank Jateng menggulirkan kredit usaha dengan bunga terendah se-Indonesia, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi.
Tidak hanya syaratnya yang ringan, untuk mendapatkan kredit ini juga mudah. Murofiah, pengusaha batik tenun asal Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Grobogan, mengatakan, dirinya mendapat persetujuan pencairan kredit hanya tiga hari sejak petugas survei mendatangi rumahnya.
"Syaratnya cuma KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha dari kelurahan, tidak pakai jaminan apapun cuma tiga hari bisa cair sampai Rp 25 juta," kata Murofiah dalam keterangan tertulis dari Pemprov Jateng, Rabu (11/10/2017).
Sementara Kurnia Fadilah Nurhayati, pemilik usaha sosis bakar di Wonogiri mengatakan, dirinya mendapat kredit Rp 8 juta. Ia bersyukur karena bunga kredit ini hanya 7 persen per tahun.
"Saya belum pernah ketemu bunga yang lebih rendah, kalau KUR (Kredit Usaha Rakyat) kan masih 9 persen," katanya.
Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, hingga Oktober 2017, Mitra 25 telah diakses lebih dari 20.000 pelaku usaha. Total kredit yang tersalurkan telah mencapai Rp 280 miliar lebih.
"Target hingga akhir tahun 350 miliar modal usaha ini kami kucurkan," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku gembira melihat perkembangan kredit Mitra 25. Tidak hanya karena penyalurannya sudah signifikan, tapi juga setoran angsuran dari nasabah yang mencapai 100 persen.
"Memang tidak pakai jaminan, tapi setiap nasabah ada petugas pendamping. Jadi sampai sekarang tidak ada kredit macet, usahanya juga berkembang baik karena diarahkan dan dibantu," katanya di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (11/10/2017).
Dengan mudahnya akses modal, pertumbuhan UMKM di Jateng semakin pesat. Pada 2012 tercatat 80.583 unit, 2013 naik menjadi 90.339 unit, 2014 menjadi 99.681, 2015 108.937, dan 2016 berjumlah 115.751 unit.
Peningkatan jumlah UMKM juga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang semula tahun 2012 sebanyak 345.622 naik 129% menjadi 791.767 pada 2016. Omzet juga naik dari Rp 18,97 miliar menjadi Rp 43,57 miliar.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan, mulai awal 2017 pihaknya aktif menggelar pelatihan pemasaran UMKM melalui teknologi informasi.
"Selama ini masih banyak yang hanya mengendalkan pemasaran konvensional seperti pameran, diharapkan dengan melek digital mereka bisa membidik pasar lebih luas," katanya.
Investasi Meningkat
Investasi di Jateng tumbuh signifikan hingga 53 persen per tahun. Banjir investasi usaha di berbagai sektor ini sejak 2013 hingga 2017 mampu menyerap 541.520 tenaga kerja.
Kuncinya ada pada reformasi perizinan yang dicanangkan Ganjar. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Prasetyo Aribowo, gubernur menekankan perubahan pelayanan pada tiga aspek yakni mudah, murah, dan cepat.
"Kini pengurusan perizinan di kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mengedepankan kemudahan, kecepatan, bebas biaya, transparansi dan akuntabel," katanya.
Keberhasilan penataan PTSP dapat diketahui dari indikator indeks kepuasan publik yang mencapai 102,8 persen. Padahal semula target kepuasan publik hanya di angka 87,38 persen.
Untuk mempercepat pelayanan, PTSP kini menyederhanakan perizinan. Meliputi pemotongan alur birokrasi sehingga proses lebih cepat dan pengurangan syarat dokumen.
"SOP kami tata, dokumen-dokumen persyaratan yang dulu banyak dan merepotkan pemohon kami kurangi," katanya.
Pihaknya juga memberi beragam kemudahan bagi investor. Di antaranya insentif investasi untuk industri pionir. Investasi ini bisa berupa pembebasan pajak 5 sampai 15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor. Selain itu ada juga kemudahan pengurusan izin hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu.
Pemprov Jateng juga menerapkan izin klik pada empat kawasan industri yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal.
"Izin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi," katanya.
Untuk menertibkan pelaku usaha, Pemprov Jateng juga aktif melakukan penindakan. Baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun pengawasan petugas di lapangan.
Sebagai contoh sejak Januari hingga September 2017 terdapat 53 pengaduan masyarakat. Terbanyak pengaduan soal penyalahgunaan izin.
"Sudah 46 yang selesai ditindaklanjuti, sisanya proses. Seperti penyalahgunaan izin di Magelang, kami terjunkan inspektur tambang, ternyata terbukti dan izinnya kami cabut," jelas Prasetyo.
Hal baru yang dicoba ialah pelayanan perizinan online agar pengurusan bisa lebih cepat dan mudah. Saat ini baru dicoba untuk lima perizinan yang bersifat administratif.
"Kami coba lima dulu misalnya rekomplit, angka pengenal import, ijin usaha simpan pinjam, dan izin genset," ujarnya.
Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan. Bidang paling banyak ialah di kesbangpol, energi sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, perindustrian dan perdagangan serta tenaga kerja dan transmigrasi.
Sementara itu, Ganjar mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar.
"Kalau di pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota," tegasnya.
(nwy/hns)
Modal pembiayaan UMKM didapatkan dari bank pembangunan daerah (Bank BPD) milik Pemprov Jateng. Sejak Maret 2016 lalu, Bank Jateng menggulirkan kredit usaha dengan bunga terendah se-Indonesia, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi.
Tidak hanya syaratnya yang ringan, untuk mendapatkan kredit ini juga mudah. Murofiah, pengusaha batik tenun asal Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Grobogan, mengatakan, dirinya mendapat persetujuan pencairan kredit hanya tiga hari sejak petugas survei mendatangi rumahnya.
"Syaratnya cuma KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha dari kelurahan, tidak pakai jaminan apapun cuma tiga hari bisa cair sampai Rp 25 juta," kata Murofiah dalam keterangan tertulis dari Pemprov Jateng, Rabu (11/10/2017).
Sementara Kurnia Fadilah Nurhayati, pemilik usaha sosis bakar di Wonogiri mengatakan, dirinya mendapat kredit Rp 8 juta. Ia bersyukur karena bunga kredit ini hanya 7 persen per tahun.
"Saya belum pernah ketemu bunga yang lebih rendah, kalau KUR (Kredit Usaha Rakyat) kan masih 9 persen," katanya.
Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, hingga Oktober 2017, Mitra 25 telah diakses lebih dari 20.000 pelaku usaha. Total kredit yang tersalurkan telah mencapai Rp 280 miliar lebih.
"Target hingga akhir tahun 350 miliar modal usaha ini kami kucurkan," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku gembira melihat perkembangan kredit Mitra 25. Tidak hanya karena penyalurannya sudah signifikan, tapi juga setoran angsuran dari nasabah yang mencapai 100 persen.
"Memang tidak pakai jaminan, tapi setiap nasabah ada petugas pendamping. Jadi sampai sekarang tidak ada kredit macet, usahanya juga berkembang baik karena diarahkan dan dibantu," katanya di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (11/10/2017).
Dengan mudahnya akses modal, pertumbuhan UMKM di Jateng semakin pesat. Pada 2012 tercatat 80.583 unit, 2013 naik menjadi 90.339 unit, 2014 menjadi 99.681, 2015 108.937, dan 2016 berjumlah 115.751 unit.
Peningkatan jumlah UMKM juga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang semula tahun 2012 sebanyak 345.622 naik 129% menjadi 791.767 pada 2016. Omzet juga naik dari Rp 18,97 miliar menjadi Rp 43,57 miliar.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan, mulai awal 2017 pihaknya aktif menggelar pelatihan pemasaran UMKM melalui teknologi informasi.
"Selama ini masih banyak yang hanya mengendalkan pemasaran konvensional seperti pameran, diharapkan dengan melek digital mereka bisa membidik pasar lebih luas," katanya.
Investasi Meningkat
Investasi di Jateng tumbuh signifikan hingga 53 persen per tahun. Banjir investasi usaha di berbagai sektor ini sejak 2013 hingga 2017 mampu menyerap 541.520 tenaga kerja.
Kuncinya ada pada reformasi perizinan yang dicanangkan Ganjar. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Prasetyo Aribowo, gubernur menekankan perubahan pelayanan pada tiga aspek yakni mudah, murah, dan cepat.
"Kini pengurusan perizinan di kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mengedepankan kemudahan, kecepatan, bebas biaya, transparansi dan akuntabel," katanya.
Keberhasilan penataan PTSP dapat diketahui dari indikator indeks kepuasan publik yang mencapai 102,8 persen. Padahal semula target kepuasan publik hanya di angka 87,38 persen.
Untuk mempercepat pelayanan, PTSP kini menyederhanakan perizinan. Meliputi pemotongan alur birokrasi sehingga proses lebih cepat dan pengurangan syarat dokumen.
"SOP kami tata, dokumen-dokumen persyaratan yang dulu banyak dan merepotkan pemohon kami kurangi," katanya.
Pihaknya juga memberi beragam kemudahan bagi investor. Di antaranya insentif investasi untuk industri pionir. Investasi ini bisa berupa pembebasan pajak 5 sampai 15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor. Selain itu ada juga kemudahan pengurusan izin hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu.
Pemprov Jateng juga menerapkan izin klik pada empat kawasan industri yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal.
"Izin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi," katanya.
Untuk menertibkan pelaku usaha, Pemprov Jateng juga aktif melakukan penindakan. Baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun pengawasan petugas di lapangan.
Sebagai contoh sejak Januari hingga September 2017 terdapat 53 pengaduan masyarakat. Terbanyak pengaduan soal penyalahgunaan izin.
"Sudah 46 yang selesai ditindaklanjuti, sisanya proses. Seperti penyalahgunaan izin di Magelang, kami terjunkan inspektur tambang, ternyata terbukti dan izinnya kami cabut," jelas Prasetyo.
Hal baru yang dicoba ialah pelayanan perizinan online agar pengurusan bisa lebih cepat dan mudah. Saat ini baru dicoba untuk lima perizinan yang bersifat administratif.
"Kami coba lima dulu misalnya rekomplit, angka pengenal import, ijin usaha simpan pinjam, dan izin genset," ujarnya.
Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan. Bidang paling banyak ialah di kesbangpol, energi sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, perindustrian dan perdagangan serta tenaga kerja dan transmigrasi.
Sementara itu, Ganjar mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar.
"Kalau di pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota," tegasnya.
(nwy/hns)
