Merger Bank Mandiri dan BNI Diserahkan ke Pemerintah

Jakarta - Manajemen Bank Mandiri menyerahkan wacana merger dengan BNI kepada kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di kedua bank plat merah tersebut. Namun diakui, jika dua bank itu digabung, maka bank hasil merger akan memiliki skala operasi yang cukup besar."Khusus mengenai penggabungan Bank Mandiri dan BNI tentunya, kembali kepada kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham pemerintah." Demikian jawaban tertulis manajemen Bank Mandiri kepada Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (25/5/2005).Disebutkan juga dalam jawaban itu, dengan penggabungan tersebut maka total aset bank itu akan menjadi Rp 358 triliun dengan total modal sebesar Rp 40,5 triliun. Dengan aset dan modal sebesar itu, maka bank hasil merger akan lebih mampu untuk membiayai proyek strategis, terutama infrastruktur.Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan Bank Mandiri telah menghapusbukukan kredit sebesar Rp 1,6 triliun atau 7 persen dari total saldo hapus buku. Sedangkan sebagian besar kredit yang dihapusbukukan merupakan kredit pemberian ekslegasi. Adapun NPL ekslegasi saat merger pada Oktober 1999 sebesar Rp 36,46 triliun dan per Desember 2004 sebesar Rp 1 triliun. Saat ini terhadap debitur NPL tersebut masih dalam penanganan restrukturisasi yang intensif. Kredit yang telah dihapusbukukan per posisi Desember 2004 sebesar Rp 21,5 triliun dari jumlah tersebut sebesar Rp 14,8 triliun masih dikelola oleh Bank Mandiri. Sedangkan sisanya sebesar Rp 6,7 triliun dikelola oleh Ditjen Piutang dan Lelang Negara. (mar/)