Belum Capai Target, Jokowinomics Perlu Dirombak?

Jakarta - Perekonomian Indonesia di masa pemerintahan kabinet kerja belum tumbuh target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni sebesar 7%. Pertumbuhan ekonomi nasional stagnan tumbuh di level 5%.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) konsisten di level 5%, di sepanjang 2016 perekonomian tumbuh 5,02%.

Menurut Ekonom dari INDEF, Bhima Yudhistira menuturkan, bahwa konsep Jokowinomics perlu dirombak kembali, agar perekonomian sesuai dengan yang cita-citakan.

"Saya kira Jokowinomics perlu dirombak lagi konsepnya, agar pembangunan ekonomi multiplier effect-nya lebih terasa," kata Bhima kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Dia menilai, kinerja perekonomian selama 3 tahun terakhir memang masih jauh dari harapan. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5%, padahal target awalnya 7% dalam RPJMN.

"Kinerja perekonomian selama 3 tahun terakhir memang masih jauh dari harapan," jelas dia.

Lanjut Bhima, stagnannya perekonomian di angka 5% diduga adanya persoalan struktural yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, lalu masih mengandalkannya konsumsi rumah tangga, dan deindustrialisasi dengan porsi sektor industri pengolahan turun di bawah 21%.

Kemudian, kata Bhima, pembangunan infrastruktur yang seharusnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong industri turunan seperti semen dan besi baja ternyata belum dilakukan secara optimal.

Oleh karenanya, dia menyarankan agar adanya perombakan konsep Jokowinomics di dua tahun sisa masa kepemimpinan kabinet kerja.

Jokowi Jaga Inflasi Rendah

Sesuai dengan target dalam RPJMN 2015-2019. Presiden Jokowi dan Wapres JK berhasil mengendalikan tingkat inflasi di bawah 5%.

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintahan kabinet kerja memasang target inglasi berada dikisaran 3,5% sampai 5%. Hal ini seiring dengan memasuki usia 3 tahun Presiden Jokowi dan Wapres JK memimpin Indonesia.

"Soal inflasi memang di era Jokowi-JK mengalami fase inflasi yang rendah," kata Bhima.

Dia menyebutkan, rendahnya inflasi di era kabinet kerja lantaran sejak 2014 tercatat tingkat inflasi masih berada di level 8,36%, kemudian di 2016 turun ke level 3,02%.

"Prediksi di tahun 2017, inflasi juga hanya mencapai 4%," jelas dia.

Meski demikian, Bhima mengungkapkan, rendahnya tingkat inflasi nasional saat ini bukan semata karena pengendalian harga oleh pemerintah berjalan baik.

"Di sisi lain ada kecenderungan inflasi intinya turun mencerminkan daya dorong dari sisi permintaan lemah," tutup dia. (ang/ang)