.webp)
"Pertama, persepsi yang berkembang terjadi atau adanya penurunan daya beli menjadi perhatian pemerintah. Dalam pembahasan KSSK apa memang persepsi atau sifatnya," kata Sri Mulyani dalam Jumpa Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2017).
Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara khususnya dalam pajak pertambahan nilai (PPN) tumbuh cukup positif bahkan mencapai di atas 10%. Angka ini menggambarkan masih cukup baiknya tingkat konsumsi masyarakat masih cukup bergeliat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data konsumsi rumah tangga, khususnya konsumsi masyarakat yang kurang mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), APBN dan APBD dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendongkrak perekonomian.
"Data household consumption dibagi menjadi 10 kelompok pendapatan masih tetap menunjukkan untuk kelompok 3 terbawah berarti 30% masyarakat yang income-nya paling rendah growth konsumsi tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, tingkat konsumsi kelas menengah juga masih terjaga positif, bahkan tumbuh dibandingkan tahun lalu meskipun lebih rendah yaitu dari 8% menjadi 5-6%.
"Kami sebut sebagai risiko jangan sampai persepsi menjadi terjadi. Oleh karena itu, kami terus akan berikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah daya beli dan pertumbuhan konsumsi akan report laporkan ke masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Mengenai peralihan pola belanja dari toko ritel ke toko online, kata Sri Mulyani, masih perlu dikaji bersama. Jika terjadi peralihan semestinya tidak membuat konsumsi berkurang, melainkan pindah medium.
"Kalau pergeseran bukan penurunan dari A menjadi B, tidak A menjadi minus A," tutur Sri Mulyani. (ara/dna)
