Simpang Siur Soal Daya Beli Masyarakat, Ini Saran Pengusaha

Jakarta - Tutupnya sejumlah gerai ritel besar di Indonesia ternyata cukup menghantui pengusaha Indonesia soal isu pelemahan daya beli di masyarakat. Meski mengaku tak bisa memastikan bahwa tak ada pelemahan daya beli di masyarakat, namun untuk menjawab isu tersebut, pemerintah disarankan untuk membuat suatu riset mendalam mengenai hal ini.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/11/2017).

"Jadi ritel ini, saya sendiri sudah malas kalau ngomong masalah ritel, nanti akhirnya kontroversi. Jadi kalau saran saya ke pemerintah, lakukan research mendalam, dicari tahu benar kendalanya apa. Karena ritel kan memang indikator yang paling bisa dilihat untuk mengukur daya beli," ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah menyatakan, ada perubahan gaya belanja di masyarakat yang beralih dari belanja offline ke online. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menuding adanya motif politik di balik isu pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

Hariyadi sendiri mengaku transaksi belanja online saat ini tak cukup kuat menjawab alasan tutupnya sejumlah gerai ritel tadi. Pasalnya, pertumbuhannya pun tak tinggi-tinggi amat alias biasa saja.

"Seperti e-Commerce kan kemarin ada yang bilang larinya ke e-Commerce dan leissure (liburan). Jadi perubahan growthnya tidak terlalu signifikan. Kalau level agent yang luar negeri, mereka bilang enggak terlalu besar juga. Artinya, growth itu masih normal dibawah 10%," tutur Hariyadi.

Meski ada pertumbuhan, tapi sektor ritel dan sektor-sektor yang erat kaitannya langsung dengan masyarakat menurut dia masih akan di bawah tekanan seiring dengan pertumbuhannya yang melambat jika dibanding tahun lalu.

"Kalau sekarang ini boleh dibilang hampir dibilang mayoritas masih tertekan. Kayak properti juga masih berat, yang semua terkait dengan pembelinya masyarakat banyak, itu relatif agak berat. Kayak makannya dan minuman walaupun dia tumbuh tetap positif, tapi pertumbuhan masih dibawah tahun sebelumnya," ucap dia.

"Jadi lebih baik pemerintah cek saja, diadakan suatu research, sehingga akan didapatkan faktanya apa. Kami mengusulkan pemerintah lebih aktif untuk mendapatkan data yang tepat untuk jadi bekal menentukan kebijakannya," pungkasnya. (eds/dna)