Follow detikFinance
Selasa, 07 Nov 2017 16:18 WIB

Rapat Upah Kota Cilegon Belum Ada Hasil, Buruh Gelar Demo

Muhammad Iqbal - detikFinance
Foto: Muhammad Iqbal/detikcom Foto: Muhammad Iqbal/detikcom
Cilegon - Seratusan buruh di Kota Cilegon, Banten, menggelar demo menuntut kenaikan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Aksi demo berlangsung di tengah rapat pleno penetapan UMK. Meski demikian, rapat tersebut belum menemui titik temu.

Rapat Pleno digelar di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon itu dihadiri 3 elemen, yakni Pemkot Cilegon, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Masing-masing dari mereka punya usulan sendiri soal kenaikan upah.

Apindo dan Pemkot Cilegon mengusulkan besaran upah sama, sementara serikat buruh lebih besar dari yang diajukan keduanya.


Pihak serikat buruh mengajukan UMK Cilegon sebesar Rp 3.687.854,97, Apindo Rp 3.622.214,61 dan Pemkot Cilegon Rp 3.622.214,61. Melihat dari tiga versi tersebut kenaikan UMK itu tidak jauh berbeda yakni rata-rata naik Rp. 300.0000 dari UMK Kota Cilegon 2017 Rp 3.331.997.63.

Sebelumnya, UMP atau Upah Minimum Provinsi di Banten naik 8,71% atau Rp 168.205 dari UMP 2017 Rp 1.931.180 menjadi Rp 2.099.385

Sementara itu, serikat buruh mengajukan besaran UMK 2018 berpatokan pada perhitungan insflasi. Sementara Apindo dan Pemkot Cilegon berpatokan pada surat edaran yang dikeluarkan Kemenaker yang mengacu pada Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 yang menetapkan kenaikan UMK sebesar 8,71 persen dari UMK sebelumnya.


"Sebenarnya kita ingin selesainya hari ini, Plt Wali Kota untuk mengambil keputusan. Intinya acuan serikat buruh tetap mengacu pada inflasi Kota Cilegon. Kita inginnya UMK 2018 itu naik di atas 10 persen," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin kepada wartawan, Selasa (7/11/2017).

Rudi merasa tidak puas karena rapat penetapan UMK 2018 tersebut tidak langsung diputuskan dan masih menunggu keputusan Plt Wali Kota Cilegon.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Buchori mengatakan, prinsipnya pemerintah mengakomodir semua usulan kenaiakan UMK baik dari pihak buruh maupun dari Apindo.


"Kita pertimbangkan seperti apa, kalau keinginan buruh ya itu keinginan mereka. Kalau unsur Apindo ya keinginan unsur mereka, nanti akan kita pertimbangkan. Yang jelas hasil ini akan kita serahkan ke Plt Wali Kota dulu," ujar Buchori.

Pasca rapat penetapan upah, pihaknya akan mengajukan ke Plt Wali Kota Cilegon untuk kemudian mengajukan rekomendasi besaran kenaikan upah itu ke Pemprov Banten.


"Setelah kita serahkan ke Plt Wali Kota, baru kita melayangkan rekomendasi kenaikan UMK ini ke Provinsi Banten mengingat paling lambat tanggal 10 November sudah diserahkan ke Provinsi Banten," kata dia.

Selama rapat pleno itu berlangsung, seratusan buruh terus berorasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon. Mereka tetap berpegang teguh pada pendiriannya terkait besaran kenaikan upah minimum. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed