Follow detikFinance
Jumat 10 Nov 2017, 18:24 WIB

Ragam Solusi untuk Pemerintah Agar Daya Beli Orang RI Balik Perkasa

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Ragam Solusi untuk Pemerintah Agar Daya Beli Orang RI Balik Perkasa Foto: Danang Sugito
Jakarta - Sejumlah peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan adanya perlambatan daya beli dari masyarakat Indonesia. Perlambatan itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, yakni ekonomi global dan domestik.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan rendahnya harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO), hingga batu bara, sampai tahun lalu menjadi salah satu faktor global yang mempengaruhi perlambatan daya beli masyarakat. Sebab, banyak masyarakat di daerah yang mengandalkan pendapatannya dari ekspor komoditas tersebut.

Dengan jatuhnya harga komoditas, otomatis pendapatan mereka juga berkurang dan ujung-ujungnya mempengaruhi daya beli.

"Lalu tekanan biaya domestik, meningkatnya harga-harga kelompok barang yang bisa diatur oleh pemerintah. Mulai dari tarif dasar listrik (TDL) itu cukup mempengaruhi, Terutama untuk masyarakat yang golongan 40% ke bawah, di mana mayoritas adalah bukan di kota-kota besar. Itu yang menyebabkan kenapa daya beli kita melambat," katanya di Jakarta, Jumat (10/11/2017).


Untuk mengatasi permasalahan daya beli, kata Heri, maka pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. Pertama ialah menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok, hal itu dapat dilakukan bila pemerintah dapat menjaga alur distribusi agar harga tetap aman dan lancar. Dengan begitu pemerintah bisa memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat itu tetap stabil.

"Karena biar bagaimana pun, walau upah buruh itu setiap tahun meningkat secara nominal, tapi secara riil belum tentu meningkat. Karena mereka berhadapan dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kalau gaji naik, harga barang-barang lebih naik, ya enggak ada gunanya," katanya.


Selanjutnya, kata Heri, pemerintah juga perlu menjaga sebisa mungkin agar tidak menaikan harga dari kelompok barang-barang yang dapat diatur pemerintah, mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga gas.

"Karena kalau salah satu naik, maka akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang lain. Jadi intinya itu yang perlu dilakukan," katanya.

Sementara itu peneliti INDEF lainnya, Nailul Huda, menambahkan pemerintah perlu mengkaji ulang pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan. Menurutnya, pemerintah harus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bisa berimbas langsung dengan daya beli masyarakat, salah satunya pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti embung dan irigasi.

"Kita tahu sendiri kalau banyak dari masyarakat ke bawah itu terletak di pedesaan. Itu pemerintah kalau mau bangun infrastruktur harusnya mengarah ke sana. Seperti membangun irigasi, embung, itu harus diperbanyak. Tol bagus, bisa mengurangi biaya logistik. Tapi yang lebih penting lagi untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu infrastruktur harus di arahkan ke sana," katanya.


Selain itu, penggunaan dana desa harus dimanfaatkan dengan maksimal. Menurutnya, dana desa yang banyak digelontorkan dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan yang tak berdampak langsung terhadap ekonomi di pedesaan itu sendiri.

"Yang kita tahu dana desa tahun pertama ke dua difokuskan untuk membangun hal-hal yang kurang berdampak. Tapi sedikit sekali yang membangun fasilitas ekonomi, seperti membangun embung itu sedikit, kebanyakan membangun gapura yang entah fungsinya seperti apa. Itu harus diubah pola pikirnya," pungkasnya. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed