Follow detikFinance
Selasa 21 Nov 2017, 16:47 WIB

Ekonomi RI Tak Cukup Hanya Tumbuh 5%, Kenapa?

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Ekonomi RI Tak Cukup Hanya Tumbuh 5%, Kenapa? Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% masih terbilang bagus. Hanya saja, ekonomi tidak bisa hanya tumbuh di kisaran tersebut.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dikhawatirkan akan menimbulkan beban di kemudian hari, ia menyebutnya dengan istilah tua sebelum kaya.

Istilah tersebut mencerminkan beban negara yang bertambah karena populasi penduduk dengan usia yang tak lagi produktif lebih banyak dibanding penduduk usia produktif.

Kasus ini diperkirakan terjadi di 2050 yang menimbulkan beban fiskal yang lebih besar bagi negara. Pasalnya, negara harus menganggarkan dana jaminan kesehatan bagi penduduk usia tua dengan pendapatan yang harus dikejar lebih banyak lagi.

"Kalau tua sebelum kaya beban negara dengan aging population yang sudah berhenti kerja enggak bayar pajak dan masih hidup butuh kesehatan dari BPJS harus ada beban fiskal yang besar," kata Chatib di sela acara DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Kasus ini yang saat ini dialami oleh Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia. Namun, negara tersebut sudah cukup siap menghadapinya dengan pendapatan per kapitanya US$ 40.000 per tahun

"Bedanya ketika masuk aging population income per kapitanya US$ 40.000. Indonesia di 2050 kalau 5% pertumbuhannya baru US$ 20.000. Ini supaya growthnya dipercepat," kata Chatib.

Hal ini yang menurut Chatib perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Tahun politik

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menyebutkan dengan suhu politik yang kemungkinan naik, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dibuat sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan gejolak di tahun mendatang.

"Political years ada political tension, enggak selesai pertengahan tahun, di tahun depannya (2019) berlanjut tahapan Pilpres. Budget APBN enggak boleh jadi sumber uncertainty," kata Suahasil dalam kesempatan yang sama.

Executive Director of Indonesian Politic Indicator and Research Institution of Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait tahun politik di 2018. Pasalnya sepanjang sejarah pesta demokrasi tidak pernah ada kejadian yang membuat gejolak begitu besar.

"Dari 1999, 2004, 2009, 2014 enggak ada satu kejadian sampai buat politik kita penuh kerusuhan massal. Indoensia enggak sampai muncul kejadian luar biasa parah," tutur Burhanuddin. (ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed