PLTGU Muara Karang Andalkan Pembangkit Tua

Jakarta - Pembangkit yang sudah uzur masih saja dipakai PLTGU Muara Karang untuk memenuhi kebutuhan listrik. Pembangkit tua dan usang yang sudah habis masa aktifnya itu masih dioperasionalkan pada pembangkit 1, 2 dan 3 berkekuatan 300 megawatt (MW). Padahal pembangkit ini seharusnya sudah harus di repowering setahun lalu.Demikian penjelasan Manajer Unit Pembangkit PLTGU Muara Karang, Ishvandono kepada wartawan di PLTGU Muara Karang, Kamis (2/6/2005).Dituturkan dia, rencananya pada tahun 2007 dan 2008 pembangkit itu akan di-update performanya, sehingga menghasilkan listrik sebesar 700 MW. Untuk rencana ini dibutuhkan dana sekitar US$ 400 juta.Sedangkan untuk pembangkit 4 dan 5 yang berkekuatan 200 MW akan habis masa berlakunya pada 2006. Pembangkit ini rencananya akan direhabilitasi pada semester ke-2 tahun 2007 dengan pendanaan sebesar US$ 130 juta. Pendanaannya akan didapat dari Japan Bank International Coorporation (JBIC).PLTGU Muara Karang juga menghadapi kendala sampah di Teluk Jakarta dan Sungai Muara Karang yang sangat mengganggu operasional pembangkit. "Sampah sering kali masuk ke dalam pendingin mesin, dan menyebabkan filter pembangkit rusak," kata Ishvandono.Sampah akan menggunung dan parah ketika musim hujan tiba atau air laut pasang. "Kami sudah meninggikan tanggul di kolam pendingin, tapi sampah tetap saja masuk pada saat air pasang," katanya. Pihak PLTGU Muara Karang berencana akan meninggikan kembali tanggul saluran air pendingin, di mana sebelumnya tanggul itu juga sudah ditinggikan pada tahun 2003 dengan ketinggian satu meter.Selain itu, rencana pembangunan pemukiman dan reklamasi pantai di Muara Karang juga mengancam PLTGU Muara Karang. "Pemukiman yang telah dibangun di sekitar PLTGU Muara Karang saja saat ini sudah menghambat pasokan air untuk pendingin," katanya.Ada tiga pemukiman yang akan dan telah dibangun di sekitar PLTGU Muara Karang, yakni Pantai Mutiara, Pantai Hijau dan Pantai Pluit Mas. "Kita sangat mengkhawatirkan rencana pembangunan itu. Tapi mau bagaimana, kami tak punya kewenangan untuk menghentikannya," keluh Ishvandono. (jon/)