Follow detikFinance
Rabu 06 Dec 2017, 17:04 WIB

Sri Mulyani Waspadai Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani Waspadai Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan Foto: Dok. Kemenkeu.
Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawadi mengajak para seluruh pejabat negara baik di pusat maupun di daerah untuk mewaspadai angka kemiskinan yang penurunannya tidak secepat peningkatan anggarannya pengentasan melalui transfer ke daerah dan dana desa.

"Kita perlu waspada karena kemiskinan tidak turun secepat kenaikan anggaran baik melalui K/L maupun transfer ke daerah," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, anggaran belanja negara pada tahun depan sebesar Rp 2.220,7 triliun. Di mana, untuk belanja K/L sebesar Rp 847,4 triliun, anggaran belanja non K/L. Sebesar 607,1 triliun. Tidak hanya itu, untuk dana transfer ke daerah dan dana desa pada tahun depan sebesar Rp 766,2 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya Rp 574,4 triliun.


Pada APBN 2018, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa APBN 2018 ini diprioritaskan untuk berbagai sektor. Seperti pengentasan kesenjangan dan kemiskinan yang dialokasikan Rp 283,7 triliun.

Lalu untuk program pembangunan infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun, program untuk mendukung sektor-sektor unggulan mencapai Rp 34,8 triliun, program untuk perbaikan kinerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai Rp 365,8 triliun, dan program ketahanan keamanan serta penyelenggaraan pilkada dan pemilu sebesar Rp 22,8 triliun.

"Untuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa 2018 kita akan menggunakan penganggaran dana alokasi umum yang sebesar Rp 401,5 triliun yang bersifat dinamis. Artinya penerimaan pendapatan, tentu daerah berharap akan berharap penerimaan pajak kita meningkat," tambah dia.

"Dan juga kita akan melakukan afirmasi di wilayah kepulauan melalui peningkatan bobot wilayah laut menjadi 100%," ungkap dia.

Sedangkan untuk dana bagi hasil sebesar Rp 89,2 triliun dengan fokus dana bagi hasil reboisasi termasuk dalam kegiatan reboisasi hutan dan lahan, serta kegiatan pendukungnya, dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendorong Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebesar Rp 62,4 triliun untuk mendorong penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 123,5 triliun untuk meningkatkan akses pelayanan publik dan untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

"Pemberian dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 8,5 triliun untuk menstimulus peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan pemerintah umum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar dia.


Menurut Sri Mulyani, pemberian DID juga di luar dana opsus yang sebesar Rp 21,1 triliun. Dan upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui alokasi anggaran dana desa yang sebesar Rp 60 triliun pada tahun depan.

"Dana desa sebesar Rp 60 triliun lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan melalui pemberian bobot yang lebih besar kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang jumlah penduduk miskinnya tinggi. Dengan memfokuskan pada kegiatan swakelola cash for work yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal," pungkas dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed