Follow detikFinance
Kamis 07 Dec 2017, 11:18 WIB

Updated

Jokowi Ingatkan Para Menteri Soal Efisiensi Anggaran

Hendra Kusuma - detikFinance
Jokowi Ingatkan Para Menteri Soal Efisiensi Anggaran Foto: Danu Damarjati/detikcom
Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat negara baik di pusat maupun di daerah terkait dengan efisiensi anggaran.

Jokowi menyebutkan, efisiensi bisa dilakukan pada pos belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan rapat.

"Saya berikan contoh, lama diskusi dengan menteri tenaga kerja, terutama ini yang harus kita ngerti semuanya, ketahui semuanya, di mana sih letak kita harus teliti itu. Telitilah mulai awal sejak penyusunan RKAKL atau RKA di dinas-dinas," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2017, di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).


Jokowi menjelaskan, dalam setiap penggunaan anggaran biasanya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, persiapan, pelaksanaan, dan juga laporan. Dalam pelaksanaan maka terdapat kegiatan inti, kegiatan persiapan dan kegiatan laporan yang merupakan kegiatan pendukung.

Menurut Jokowi, yang terjadi dalam menyusun RKAKL maupun RKA dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan pada kegiatan intinya.

"Ini sudah saya lihat di kementerian, saya dulu waktu di wali kota saya lihat di dinas-dinas, hati-hati, sekali lagi malah fokusnya di kegiatan pendukung bukan kegiatan inti, kalau menteri-menteri ngerti manajemen keuangan, ngerti manajemen mestinya ini diubah, gubernur ngerti, walikota mestinya ini diubah," tegas Jokowi.


Dengan belanja pendukung yang masih dominan dan belanja kegiatan intinya yang masih sedikit menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara. Dia menyebutkan, bahwa belanja dukung biasanya sebesar 90% sementara kegiatan intinya hanya sebesar 10% sampai 20%.

"Contohnya, pemulangan TKI (tenaga kerja Indonesia). Anggarannya Rp 3 miliar pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta. Yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain," ungkap Jokowi.

Meski demikian, kata Jokowi, contoh kasus tersebut sudah di ubah atau diberesi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di K/L, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, ini sudah diubah semua di Kemenaker," sambung dia.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, model-model seperti ini harus segera dihentikan apalagi bagi pejabat negara yang mengerti akan manajemen keuangan dalam setiap kali menyusun RKAKL.

Bahkan, Mantan Wali Kota Solo ini tidak segan untuk membuka satu per satu persoalan tidak efisiensi di masing-masing K/L.

"Nanti saya akan buka satu per satu. Tak tunjukin yang gamblang ini tadi, gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, dimulai dari rencana kegiatannya RKA. Kalau rencananya sudah seperti ini bagaimana, secara umum polanya seperti itu. Belanja pendukung justru lebih dominan dari pada belanja dan inti kegiatan," tutup dia.

Berita ini meralat berita dengan judul "Jokowi Sentil Menteri Hanif Soal Efisiensi Anggaran" yang tayang kemarin, Rabu (6/12/2017) pukul 17.21 WIB. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed