.webp)
Selama hampir 40 menit memberikan arahan, nada bicara Susi terdengar tinggi dan penuh tekanan. Pidato Susi yang bernada tinggi dimulai saat dia memberikan contoh adanya penggunaan anggaran yang sangat tidak efisien, karena alokasi anggaran untuk kegiatan inti justru lebih kecil dibanding kegiatan pendukungnya.
"Mau beli jaring, tiap tahun kita beli jaring. Mau bikin kapal, tiap tahun bikin kapal. Tapi selalu harus konsultasi dulu sama konsultan. Kenapa harus ada konsultan lagi? Bukankah itu hal yang sama kita lakukan setiap tahun. Betul enggak?," tanya Susi kepada para hadirin yang ada di dalam ruangan GMB III KKP, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada misalnya satu kegiatan intinya cuma Rp 500 juta, tapi rapat buat melaksanakan kegiatan inti sampai Rp 2 miliar dan itu hal yang biasa. Saya lihat di KKP pun seperti itu," ujar Susi tegas, seolah terlihat marah dan kesal akan fakta itu.
Susi mempertanyakan adanya biaya konsultasi dan konsultan yang berulang-ulang pada pengadaan satu proyek yang sama namun berbeda lokasi. Pola belanja seperti itu menurutnya bisa disatukan untuk satu konsultan saja dengan tipe kontrak multi years, sehingga mengurangi inefisiensi anggaran yang ada.
"Semestinya kita buat kontrak multiple years sama konsultan itu ya sudah, satu cost. Mau bangun barang yang sama di sepuluh tempat, setiap tempatnya harus ada cost konsultannya lagi. Ini tidak bisa diteruskan seperti ini. Eselon I harus mengubah pola belanja itu," tutur Susi.
"Mau bangun cold storage di 10 tempat, ya 10 tempat itu jadiin satu konsultannya, cost-nya satu, bukan 10. Wong barangnya sama kok. Itu akhirnya membuat inefisiensi hal yang tidak perlu. Ujungnya apa? Template, copy paste. Konsultan 1 dibayar 10 kali untuk 10 proyek. Hanya mengganti yang 1 di Cirebon, 1 di Pontianak. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita teruskan kembali," tukas Susi tegas. (eds/hns)
