DPR Minta Pertamina dan ESDM Hitung Biaya Pokok Produksi BBM

Jakarta - Panitia Anggaran DPR RI tetap meminta Pertamina dan Departemen ESDM untuk menyampaikan hitungan biaya pokok produksi untuk setiap jenis BBM. Selain itu BPK juga diminta untuk segera menyelesaikan audit atas subsidi BBM.Demikian salah satu butir kesimpulan Panitia Kerja A (Panja A) Panitia Anggaran yang disampaikan ketuanya, Amin Said Husni, saat rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2005).Menurut Amin, catatan itu diberikan sejalan dengan kesepakatan Panja yang menyepakati subsidi BBM sebesar Rp 76,5 triliun, atau naik Rp 36,3 triliun dari usulan RAPBN-P 2005 yang sebesar Rp 39,8 triliun. Selain itu, lanjut Amin, Panja A juga telah berhasil menyepakati asumsi dasar APBN-P 2005, yakni pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 7,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp 9.300 per dolar AS, SBI 8 persen, harga minyak US$ 45 per barel, produksi minyak 1,125 juta barel per hari, dengan nominal PDB Rp 2.624,3 triliun.Pendapatan negara dan hibah disepakati Rp 461,6 triliun, dan belanja pemerintah negara Rp 511,9 triliun. "Dengan demikian, defisit secara nominal sebesar Rp 20,3 triliun, atau naik Rp 800 miliar dari usulan semula Rp 19,5 triliun. Namun rasionya tetap 0,8 persen," kata Amin. Berkaitan dengan moratorium, Panja A menyepakati sebesar Rp 27,6 triliun, yang terdiri dari moratorium pokok utang Rp 16,8 triliun, dan bunga utang Rp 10,8 triliun. Dana moratorium diperuntukkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Rp 4 triliun, tanggap darurat Rp 1,258 triliun, dana cadangan Aceh Rp 3,6 triliun, dan anggaran untuk menutup belanja akibat perubahan asumsi sebesar Rp 2 triliun. (qom/)