Ombudsman: Impor Beras Dekat Panen Abaikan Prinsip Kehati-hatian

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengkritisi keputusan impor 500.000 ton beras untuk mengatasi lonjakan harga. Menurut Ombudsman, kebijakan impor tersebut tak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Alasannya, karena kebijakan impor itu dirilis berdekatan dengan masa panen Februari nanti.

"Mengabaikan prinsip kehati-hatian menggunakan impor untuk mengguyur pasar, pasar khusus. Tapi ini sensitif karena ada masa panen," kata kata Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Ombudsman ke Pemerintah: Hentikan Membuat Opini Surplus Beras

Hal itu dikarenakan adanya masalah data stok beras dalam negeri. Antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan masing-masing memiliki data yang berbeda.

Ombudsman juga memantau harga beras di 31 Provinsi pada 10-12 Januari 2018. Hasilnya, pertama, penyampaian informasi stok yang tak akurat kepada publik. Dalam hal ini Kementerian Pertanian kekeuh menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup.

Namun Ombudsman menganggap tolok ukurnya terlalu sederhana, yakni sekadar berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertal jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Baca juga: Ombudsman Pantau Pasokan Beras di 31 Provinsi, Ini Dia Hasilnya

Kedua, Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi menyatakan stok di masyarakat memang pas-pasan dan tidak merata. Namun impor dilakukan menjelang panen sehingga diperlukan kehati-hatian.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah menambahkan, Ombudsman mengharapkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bisa duduk bersama membahas secara baik mengenai situasi harga beras yang mengalami kenaikan.

Baca juga: Ombudsman Temukan Indikasi Pelanggaran di Kebijakan Impor Beras

(hns/hns)