Ombudsman Pantau Pasokan Beras di 31 Provinsi, Ini Dia Hasilnya

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti masalah harga beras tinggi hingga akhirnya keluar keputusan impor. Menurut Ombudsman Menteri Pertanian menyatakan stok beras surplus, namun harga beras melonjak tinggi yang diindikasi karena kelangkaan stok.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, akhirnya memutuskan mengimpor beras untuk mengamankan pasokan di lapangan.

"Ada kesimpangsiuran soal data dan (Ombudsman) mencari tahu kebenaran sesungguhnya," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Ombudsman Temukan Indikasi Pelanggaran di Kebijakan Impor Beras

Maka untuk memastikan kondisi yang terjadi, Ombudsman menggelar survei memantau kondisi beras di 31 Provinsi pada 10-12 Januari 2018. Dari temuan di lapangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi stok yang tak akurat kepada publik. Dalam hal ini Kementerian Pertanlan kekeuh menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup.

Namun Ombudsman menganggap tolok ukurnya terlalu sederhana, yakni sekadar berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertal jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Amzulian melanjutkan, gejala kenaikan harga sejak akhir tahun, tanpa temuan penimbunan beras dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses mark-up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.

Akibat pernyataan surplus yang dianggap tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru.

Baca juga: Ombudsman Heran Bukan Bulog yang Ditugasi Impor Beras

2. Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi menyatakan stok di masyarakat memang pas-pasan dan tidak merata. Namun impor dilakukan menjelang panen sehingga diperlukan kehati-hatian.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah menambahkan, Ombudsman mengharapkan dua kementerian tersebut bisa duduk bersama membahas secara baik mengenai situasi harga beras yang mengalami kenaikan.

"Kami harap Amran (Menteri Pertanian, Amran Sulaiman) dan Enggar (Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita) bisa duduk bersama. Apalagi ada Darmin (Menko Perekonomian) yang juga cukup berpengalaman untuk mengatasi masalah ini," tutur Ahmad. (hns/hns)